Senin, 8 Juni 2026

Pulau Sengketa Aceh Sumut

Sengketa Pulau Aceh-Sumut Memanas, Aliansi Santri Barat Selatan Serukan Jihad Konstitusional 

“Tapi jihad kita bukan dengan emosi atau kekerasan. Ini jihad konstitusional lewat hukum, politik, dan dakwah,” terang Tgk Mustafa.

Tayang:
Penulis: Riski Bintang | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
JIHAD KONSTITUSIONAL - Jubir Aliansi Santri Barat Selatan Aceh yang juga Ketua Isajaya Aceh Jaya, Tgk Mustafa menyerukan jihad konstitusional untuk mempertahankan 4 pulau yang 'dicaplok' Sumut. 

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Aliansi Santri Barat Selatan Aceh menyatakan seruan jihad konstitusional untuk mempertahankan empat pulau yang saat ini diklaim Sumatera Utara (Sumut).

Dalam pernyataan persnya, Aliansi Santri Barat Selatan Aceh menyebutkan, bahwa menjaga Tanah Air adalah bagian dari amanah keislaman dan kenegaraan.

Serta termasuk dalam kategori jihad fardhu ‘ain jika wilayah umat muslim diancam oleh kekuatan luar.

“Aceh lahir dari semangat keislaman dan perjuangan. Jika hari ini tanahnya dirongrong, maka mempertahankannya adalah kewajiban,” ujar Juru Bicara Aliansi Santri Barat Selatan Aceh yang juga Ketua Isajaya, Tgk Mustafa.

“Tapi jihad kita bukan dengan emosi atau kekerasan. Ini jihad konstitusional lewat hukum, politik, dan dakwah,” terang Tgk Mustafa.

Ia mengungkapkan, aliansi santri menyampaikan bahwa mereka mencermati dengan seksama dinamika ini, dan menilai bahwa para tokoh politik Aceh telah mulai merespons isu tersebut secara positif.

Meski begitu, aliansi santri mendorong agar respon itu ditindaklanjuti dengan perencanaan strategis yang matang, menyeluruh, dan berbasis data historis, serta legal.

“Kami mengajak politisi Aceh agar menyusun strategi komprehensif, memperhitungkan kemungkinan langkah administratif dari Sumatra Utara, dan tidak terjebak pada reaksi sesaat. Ini soal kedaulatan dan kehormatan Aceh,” tambahnya.

Selain itu, pemetaan ulang dan dokumentasi lengkap tentang kepemilikan keempat pulau secara historis, geografis, dan hukum juga menjadi poin penting mempertahankan keempat pulau tersebut.

Dilanjutkan Tgk Mustafa, dengan pernyataan resmi dan konsolidasi politik oleh Pemerintah Aceh dan DPRA untuk menyikapi sengketa wilayah ini. 

Kolaborasi strategis antar daerah dan tokoh agama guna mencegah konflik horizontal antar provinsi.

Gerakan edukatif dan media sosial untuk membangun kesadaran publik secara damai dan berbasis data.(*)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved