4 Pulau Sengketa Kembali Jadi Milik Aceh, Mualem: Semoga Tak Ada Lagi Permasalahan

SERAMBINEWS.COM - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya mengambil sikap tegas terkait sengketa administratif empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Dalam keputusan resmi yang diumumkan usai rapat terbatas virtual dari Istana Negara, Selasa (17/6/2025), Presiden menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif masuk ke dalam wilayah Aceh.

Keputusan ini sekaligus membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya menyatakan bahwa keempat pulau itu masuk dalam wilayah Sumatera Utara.

Presiden menekankan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan dokumen resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh serta hasil koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Sekretariat Negara.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) berharap dengan adanya keputusan ini, permasalahan sudah clear atau jelas.

"Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh, jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara."

"Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) itu mimpi kita semua." 

"Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan, aman-damai antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," tuturnya, Selasa. (17/6/2025).

Mualem, mewakili rakyat Aceh, kemudian menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, hingga Gubernur Sumut Bobby Nasution.

"Terima kasih semuanya, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi, aman damai," ucap Mualem.

Keputusan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menuntaskan polemik perbatasan empat pulau yang selama ini diperebutkan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Keputusan final diambil dalam rapat terbatas dan diumumkan oleh Prasetyo Hadi.

"Bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Lipan, kemudian Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketiak, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh," ujar Prasetyo Hadi, Selasa.

Empat pulau tersebut, sebelumnya sempat dinyatakan masuk wilayah Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Namun, keputusan itu menuai protes keras dari Pemerintah Aceh serta elemen masyarakat yang menilai ada kekeliruan historis dan teknis dalam penetapan batas wilayah.

Pengumuman di Kompleks Istana Presiden Jakarta itu, juga dihadiri Dasco Ahmad, Tito Karnavian, Bobby Nasution, dan Muzakir Manaf.

"Keputusan ini diambil berdasarkan laporan Kemendagri, dokumen pendukung, serta hasil evaluasi data geospasial. Presiden menegaskan pemerintah berpijak pada data dan keadilan administratif," tegas Prasetyo.

Ia berharap, keputusan ini menjadi akhir dari polemik panjang antarprovinsi dan dapat diterima semua pihak demi menjaga stabilitas nasional.

Sebagai informasi, polemik kepemilikan empat pulau ini mencuat sejak diterbitkannya SK Mendagri awal 2025 yang menetapkan keempatnya masuk Sumut. 

Pemerintah Aceh sempat mengajukan keberatan dengan melampirkan dokumen historis serta hasil pemetaan ulang yang diklaim lebih akurat.

Sengketa wilayah ini juga sempat memicu demonstrasi mahasiswa di Aceh dan sorotan dari berbagai pihak. 

Pemerintah pusat akhirnya mengambil alih penyelesaian konflik melalui jalur koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Diketahui, saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang berada di Rusia.

Setelah menyelesaikan kunjungan negara ke Singapura, ia bertolak ke Saint Petersburg, Rusia, pada Senin (16/6/2025) malam, untuk menghadiri Pertemuan Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) bersama Presiden Rusia Vladimir Putin.

(Tribunnews.com/Deni/Taufik)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 4 Pulau Sengketa Masuk Wilayah Aceh, Mualem: Semoga Tak Ada Lagi Permasalahan, Aman-Damai