Korban Konflik Rumoh Geudong dan LSM Paska Aceh Datangi DPRK Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Korban konflik bersama LSM Pengembangan Aktifitas Sosial Ekonomi Masyarakat atau Paska Aceh, mendatangi Kantor DPRK Pidie, Senin (16/6/2025). 

Kedatangan korban Rumoh Geudong dan LSM Paska ke kantor dewan, antara lain untuk menyampaikan aspirasi korban konflik, yang belum dipulihkan Pemerintah Pusat. Sehingga warga konflik menolak peresmian Rumoh Geudong jika 26 korban belum dipulihkan pemerintah.

Berdasarkan informasi diterima Serambi, Living Park dan Masjid Silaturrahmi di Rumoh Geudong di Gampong Bili Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, direncanakan akan diresmikan 24 Juni 2025.

Kedatangan korban konflik bersama LSM Paska diterima Wakil Ketua Dua DPRK Pidie, T Saifullah TS, didampingi lima anggota DPRK Makrum, Sulaiman, Iskandar Muda, Muhamad dan Sayed Fahlevi atau kerap disapa Robot, dari Partai Aceh.

Pertemuan sekitar satu jam itu digelar dalam ruangan sidang paripurna DPRK Pidie. Faridah, salah satu korban konflik asal Kecamatan Glumpang Tiga mengatakan, suaminya meninggal menjadi korban tragedi Rumoh Geudong.  "Saya mempunyai anak, yang butuh biaya untuk sekolah, pemerintah harus membantu anak kami," kata Faridah sedih. 

Nurbaiti, korban konflik lainnya dengan terbata-bata menceritakan, keluarganya yang menjadi korban penyiksaan di Rumoh Geudong di Gampong Bili Aron. Namun, hingga kini belum adanya pemulihan dari Pemerintah Pusat.

Sementara Saifuddin, korban konflik dari Kecamatan Glumpang Tiga menegaskan, dirinya meminta supaya pemerintah menuliskan narasi di Rumoh Geudong. Narasi berisikan, bahwa saat pembangunan Living Park ditemukan tulang manusia, yang telah dikebumikan di bangunan Living Park. 

Direktur LSM Paska Aceh, Faridah Hariani, kepada Serambi, Senin (16/6/2025), mengatakan, korban konflik menyampaikan aspirasi ke DPRK Pidie, seiring tidak adanya tindak lanjut hasil Tim Penyelesaian Non- Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu atau PPHAM dua tahun lalu. 

Kata Faridah, saat ini warga telah jenuh sehingga mencari tempat untuk menyampaikan keluhan dengan melaporkan ke DPRK Pidie yang telah dipilih masyarakat. " Target korban konflik bertemu dewan untuk menyampaikan keluhan, sebab dengan bupati belum diberikan jadwal pertemuan," ujarnya. 

Menurutnya, data korban konflik yang didata PP HAM tidak diboyong Pemerintah Pusat. Data itu telah hilang sehingga warga mempertanyakan data diserahkan ke Pemerintah Pusat. " Saya menuntut, seharusnya DPRK Pidie mempertanyakan data korban konflik yang diboyong ke Jakarta. Dewan jangan hanya duduk di kursi," ujarnya. 

Kata Faridah, Paska bersama koban konflik telah menyerahkan data ke DPRK Pidie. Data diserahkan itu berbeda-beda. Adalah data korban konflik yang mendapat bantuan saat Jokowi datang ke Aceh berjumlah 56 orang. Rinciannya, 30 dari LSM Paska Aceh dan 28 orang lagi, tidak diketahui sumbernya. 

Menurutnya, data 28 orang itu belum adanya BAP, tentunya sebagai bentuk kesalah publik menipu orang Aceh. Sebab, saat itu presiden mengintruksikan penerima bantuan yang telah di BAP. Namun, realisasi di lapangan belum dilakukan BAP. 

Di sisi lain, kata Faridah, sekitar 1.312 KK harus disikapi Kementrian HAM. Jika hingga 19 Juni 2025 belum disikapi, maka LSM Paska akan mempertanyakan pada Kementrian. Karena telah disepakati tanggal 19 dilakukan gladi bersih dan lainnya. 

Dikatakan, pada peresmian Living Park di Rumoh Geudong menampung 500 orang. Semua korban konflik yang telah di BAP harus dihadirkan pada peresmian tersebut.

" Dikasih kuota 26 oramg, tapi saya masih berjuang supaya mencapai 50 orang. Rumoh Geudong dibangun karena 26 korban konflik. Sebab, jika 26 korban konflik itu tidak datang, maka Pemerintah Pusat tidak mengetahui adanya penganiayaan berat di Rumoh Geudong," ujarnya. Ia menambahkan, tercatat 26 korban konflik yang telah di BAP belum dilakukan pemulihan oleh Pemerintah Pusat. "Sebelum 26 koban konflik belum dipulihkan, maka korban menolak peresmian Rumoh Geudong," pungkasnya. (naz)