Masalah HGU

FORBINA Dukung Langkah Pemerintah Aceh Review dan Ambil Alih Perkebunan Sawit Bermasalah

Mualem menuturkan, Pemerintah Aceh akan bertindak berdasarkan data dan hasil pengukuran resmi di lapangan.

for serambinews.com
Direktur Eksekutif Perkumpulan Forum Bangun Investasi Aceh (For-Bina), Muhammad Nur S.H 

 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Forum Bangun Bisnis Investasi Aceh (FORBINA) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Aceh dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha perkebunan kelapa sawit, khususnya terhadap lahan-lahan yang bermasalah secara hukum, lingkungan, dan sosial.

Direktur Eksekutif FORBINA, Muhammad Nur, S.H., menegaskan bahwa langkah review ini sangat strategis dalam mengembalikan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam Aceh. 

“Aceh memiliki kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam. Evaluasi ini bukan hanya soal izin, tapi tentang keadilan ekologis, perlindungan hak masyarakat, dan masa depan ekonomi daerah,” tegasnya, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers yang dikirim ke Redaksi Serambi, kemarin.

Muhammad Nur SH menyebut, janji politik Gubernur Aceh untuk mengevaluasi perkebunan besar harus dijalankan secara serius dan menyeluruh. 

“Konflik lahan dengan masyarakat terus meningkat. Satwa seperti gajah dan harimau kehilangan habitat akibat ekspansi perkebunan besar. Padahal, manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal juga masih sangat minim,” tambahnya.

Saat ini Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Review Izin Perkebunan Kelapa Sawit yang beranggotakan unsur SKPA, akademisi, LSM, dan media. Tim ini diberi kewenangan untuk mengumpulkan data, melakukan verifikasi faktual di lapangan, mengevaluasi izin, serta memastikan perusahaan memenuhi kewajiban hukum, lingkungan, dan sosial.

FORBINA juga mendorong agar hasil review ditindaklanjuti secara transparan dengan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar. Lahan yang dikembalikan ke negara harus ditata ulang untuk kepentingan rakyat, termasuk pemenuhan hak mantan kombatan GAM, tapol-napol, dan korban konflik sebagaimana amanah MoU Helsinki.

“Ini momentum penting untuk mengoreksi arah pembangunan sektor sawit di Aceh. Kami mendukung penuh proses review ini dan siap berkolaborasi dalam mendorong tata kelola lahan yang adil, lestari, dan berpihak pada masyarakat,” tutup Muhammad Nur, SH.

Mualem bakal tuntaskan masalah HGU

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, melakukan kunjungan ke kediaman Yakarim Munir, tokoh masyarakat Aceh Singkil, pada Jumat (27/6/2025) malam di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Mualem turun ke lapangan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Tiba di sana, ia disambut seratusan warga yang menanti.

Warga kemudian satu per satu mengeluarkan unek-uneknya kepada Mualem, terutama terkait persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini menjadi sumber ketegangan antara warga dan perusahaan perkebunan.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga mengusulkan agar dilakukan pengukuran ulang terhadap lahan HGU di sekitar perkampungan di Aceh Singkil. 

Selain konflik lahan dengan perusahaan, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait persoalan tapal batas darat antara Aceh dan Sumatra Utara yang dinilai masih kabur.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved