10 Pejabat Eselon II Dibebastugaskan, Ketua PKB Abdya: Ini Penting untuk Efektifnya Pemerintahan

Menurut politisi PKB ini, keputusan itu penting untuk menjaga kelangsungan Pemkab Abdya yang efektif dan tidak stagnan. 

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Zulkarnain, menyatakan dukungan terhadap langkah tegas Bupati Safaruddin dan Wakil Bupati Zaman Akli yang membebastugaskan 10 pejabat eselon II. 

Langkah itu diambil karena para pejabat tersebut tengah menjalani sidang etik kepegawaian.

"Kalau langkah itu sudah sesuai aturan dan UU ASN yang berlaku, kita sebagai partai yang ada di DPRK Abdya sangat mendukung dan mengapresiasi keputusan pemerintah," ujar Zulkarnain kepada wartawan, Minggu (29/6/2025).

Menurut politisi PKB ini, keputusan itu penting untuk menjaga kelangsungan Pemkab Abdya yang efektif dan tidak stagnan. 

Sebab, ia menilai, hingga memasuki bulan Juli 2025, pelaksanaan program dalam APBK Abdya masih belum menunjukkan progres signifikan.

“Kita sebagai partai yang punya wakil di legislatif tentu mendukung langkah ini. Kalau tidak diambil tindakan, pemerintah bisa stagnan,” ucapnya.

Baca juga: BREAKING NEWS - Kapal Tak Berawak Ditemukan Terdampar di Pulau Simeulue Cut, Lokasi Sekitar Disisir

Zulkarnain menyebutkan, sebelumnya Safaruddin sudah memberi ruang kepada para pejabat untuk bekerja optimal. 

Namun, katanya, sejak Maret hingga Juni, belum ada hasil nyata yang sesuai harapan masyarakat dan sejalan dengan visi ‘Arah Baru Abdya Maju’.

"Kalau seperti ini, pemerintah memang harus bersikap. Harus ada orang-orang yang bisa diajak kerja sama, khususnya di level eselon II untuk berlari cepat demi kemajuan Abdya," tegasnya.

Ia menekankan bahwa pejabat eselon II adalah kunci dalam percepatan realisasi program pemerintah sebagai mana yang sudah tertuang dalam APBK.

 Jika kinerja mereka lemah, maka otomatis pemerintahan juga ikut terganggu.

"Kalau eselon II tidak berjalan, bagaimana bisa pemerintahan berjalan? Kalau tidak diganti, bisa 'berbahaya' bagi keberlangsungan pemerintahan Safaruddin-Zaman Akli," katanya.

Baca juga: Pendaftaran Dibuka, Ini Jurusan di Sekolah Kedinasan PKN STAN Tahun 2025, Kuota 500 Lulus Jadi PNS

Zulkarnaini menjelaskan, "berbahaya" yang dimaksud tak hanya bagi roda pemerintahan, tapi juga akan berdampak pada pelayanan publik.