Kapan Seleksi CPNS 2025 Dibuka? Begini Penjelasan MenPAN-RB

SERAMBINEWS.COM – Hingga awal Juli 2025, publik masih dibuat bertanya-tanya mengenai kepastian pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) tahun ini.

Di tengah beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa seleksi CPNS 2025 akan ditiadakan, keresahan mulai dirasakan oleh masyarakat, khususnya para calon pelamar yang telah mempersiapkan diri sejak jauh hari.

Antusiasme masyarakat untuk mengikuti seleksi CPNS 2025 terbilang tinggi, terlebih setelah pemerintah sebelumnya mengisyaratkan adanya kebutuhan formasi baru di berbagai instansi.

Namun, simpang siur informasi mengenai kelanjutan seleksi membuat banyak calon peserta merasa bingung dan kecewa.

Menanggapi keresahan publik atau para calon CPNS 2025 yang sangat terpukul atas pemberitaan yang mengatakan jika seleksi CPNS 2025 ditiadakan, Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yaitu Mohammad Averrouce buka suara.

Lantas, apa isi tanggapan perihal pembukaan seleksi CPNS 2025 tersebut?

Klarifikasi Kemenpan RB

Tentunya, agar tak jadi pemberitaan yang mengarah ke 'Hoax' akhirnya Kemenpan RB yaitu Mohammad Averrouce buka suara.

Menurut Mohammad Averrouce, jika ada beberapa hal fokus pemerintah saat ini yang harus diselsaikan.

Mohammad Averrouce pun memberikan 3 poin penting terkait pembukaan seleksi CPNS 2025, sebagai berikut:

1. Fokus Pemerintah Saat Ini

Pemerintah saat ini masih memprioritaskan penyelesaian proses seleksi CASN 2024, baik untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk penyelesaian tenaga non-ASN.

2. Belum Ada Keputusan Final Terkait CASN 2025

Sampai saat ini, belum ada keputusan resmi terkait pengadaan CASN tahun 2025. Kepastian mengenai pengadaan CASN 2025 akan dibahas lebih lanjut bersama Bapak Presiden, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Keputusan akhir akan disampaikan kepada publik secara transparan dan berdasarkan pertimbangan kebutuhan riil ASN di berbagai instansi.

3. Komitmen terhadap Kebutuhan Pelayanan Publik