Tim Kemenko Polhukam Kunjungi Aceh, Siap Gelar Diskusi Terbuka Soal UUPA dan Dana Otsus 

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Bahas sinkronisasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan Dana Otsus, Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) melakukan kunjungan kerja ke Aceh. 

Tim yang berjumlah tujuh orang tersebut mendarat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) pagi tadi, Selasa (8/7/2025). Tim Kemenko Polhukam yang melakukan kunjungan kerja ke Aceh itu adalah Kabid Kebijakan Otonomi Khusus, Kolonel Inf Wahyu Handoyo, Kabid Pengelolaan Otonomi Khusus, Kolonel Inf Verdy De Irawan, Penelaah Teknis Kebijakan, Mushlihun Bhara, Analis Kebijakan Ahli Pratama, Dicky Riandy Prasetia,  Analis ASDMA Ahli Pertama Muchammad Ricky Pahlevi, Analis Kebijakan Ahli Pertama Zakia Ayu Septianingrum dan Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Deputi Didkor Poldagi, Kristina Gesit Septianingrum.

Kedatangan tim Kemenko Polhukam tersebut disambut langsung oleh Kabiro Umum Pemerintah Provinsi Aceh, Adi Darma dan Asintel Kodam IM yang diwakili Pabandya Min, Mayor Kav Lukas Budi.

Kabid Pengelolaan Otonomi Khusus Kemenko Polhukam, Kolonel Inf Verdy De Irawan, mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan  dalam rangka membahas sinkronisasi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

“Kunjungan ini juga berfokus pada pembahasan dinamika kekhususan Aceh menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2027,” katanya.

Nantinya, mereka akan berada di Aceh selama emapt hari ke depan. Nantinya, pihaknya, dijadwalkan akan melakukan serangkaian pertemuan dengan Pemerintah Aceh, DPR Aceh, serta tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dan unsur civil society untuk mendalami berbagai isu strategis yang menyangkut kekhususan Aceh.

Dikatakan, Verdy, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi serta sinkronisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan keistimewaan Aceh. “Terutama yang menyangkut kewenangan legislasi lokal, hubungan fiskal antara Aceh dan pemerintah pusat,” ungkapnya Mantan Asintel Kodam IM tersebut.

Ia mengatakan, kunjungan itu dilakukan juga mengingat pentingnya dialog antara pusat dan daerah dalam memastikan kesinambungan pelaksanaan kekhususan Aceh. Diharapkan, pertemuan-pertemuan yang digelar dalam beberapa hari ke depan dapat menghasilkan masukan konkret untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait Aceh ke depan.

Sementara itu, menjelang tahun 2027, wacana mengenai kelanjutan skema Dana Otsus juga menjadi topik pembahasan penting. “Banyak pihak di Aceh berharap adanya kepastian hukum dan politik mengenai masa depan dana tersebut, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pembangunan daerah dalam hampir dua dekade terakhir,” pungkasnya.

Selama berada di Banda Aceh, tim Kemenko Polhukam juga dijadwalkan melakukan diskusi terbuka di kampus-kampus dan melakukan kunjungan ke beberapa instansi daerah sebagai bagian dari rangkaian agenda kerja mereka.(*)