Upaya Wujudkan Kemandirian Ekonomi, Rektor UTU Usulkan Pembangunan Jalan Tol Lamno-Jantho

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada Dana Otonomi Khusus (Otsus), Rektor Universitas Teuku Umar (UTU), Prof Dr Ishak Hasan, Selasa (15/7/2025) mengusulkan terhadap kepada pemerintah Aceh untuk membentuk Badan Pengelola Tol Aceh (BPTA).

Lembaga ini dirancang untuk mengelola secara mandiri infrastruktur strategis, khususnya ruas tol Lamno-Jantho di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Menurut Prof Ishak Hasan, keberadaan BPTA akan menjadi langkah nyata dalam menciptakan model ekonomi berkelanjutan bagi Aceh. 

Dengan memanfaatkan infrastruktur jalan yang sudah ada, pembangunan jalan tol ini hanya memerlukan pelurusan jalur, pemangkasan lereng, pembangunan jembatan, dan beberapa infrastruktur pendukung lainnya.

Ruas Lamno-Jantho bahkan diyakini bisa menjadi jalur alternatif yang sangat strategis untuk menghindari tiga pegunungan tinggi yaitu Gunung Paro, Kulu, dan Geurutee yang selama ini menjadi hambatan utama dalam konektivitas wilayah Barat-Selatan ke Banda Aceh.

Skema pembiayaan yang diusulkan sangat menarik, yakni 51 persen dibiayai dari sumber dana Aceh, baik melalui sektor publik maupun swasta lokal, dan 49?ri investor luar, termasuk negara-negara mitra seperti Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Korea Selatan, serta pihak swasta domestik atau daerah lain di Indonesia yang bisa ditawarkan untuk berinvestasi.

"Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi juga kendaraan untuk mendorong ekonomi Aceh menjadi lebih mandiri," ujar Prof Ishak.

la menambahkan bahwa pembangunan badan pengelola ini bisa dimulai melalui konsorsium daerah, mengingat kabupaten/kota di Aceh juga merupakan pemilik saham Bank Aceh. Bahkan, dividen dari Bank Aceh bisa dimanfaatkan langsung sebagai sumber pendanaan awal proyek tol ini, tanpa perlu dibagi-bagikan terlebih dahulu.

Dikatakan Prof Ishak Hasan, bahwa selain Lamno-Jantho, juga menyebut ruas Lhokseumawe-Bener Meriah-Takengon sebagai jalur tol potensial lainnya. Keduanya saat ini masih berstatus jalan provinsi dan belum menjadi jalan nasional, sehingga ruang untuk pengelolaan mandiri oleh Pemerintah Aceh masih terbuka lebar.

"Jika jalan tol ini terbangun, masyarakat tidak perlu lagi melewati jalur terjal seperti Geurutee. Jalur Lamno-Jantho akan menjadi pintu masuk strategis yang menghubungkan pesisir barat langsung ke Banda Aceh," katanya.

Rektor UTU optimis bahwa proyek ini akan diminati oleh banyak pihak karena menyentuh kepentingan strategis masyarakat. Menurutnya, jalan tol ini akan menjadi jalur favorit masyarakat karena lebih aman, efisien, dan terhubung langsung dengan pusat ekonomi dan pemerintahan.

la bahkan mengusulkan agar dibentuk kantor khusus seperti BPTA, sebagai institusi baru yang menangani pembangunan dan pengelolaan tol di Aceh atau di Pantai Barat Selatan. 

"Ini bukan sekadar membangun jalan, tapi juga membangun masa depan ekonomi Aceh yang mandiri dan kuat," tegasnya.

Dengan pendekatan kolaboratif dan berorientasi jangka panjang, gagasan pembentukan Badan Pengelola Tol Aceh dinilai mampu menjadi solusi nyata bagi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Aceh. Keberadaan badan ini akan menjadi instrumen ekonomi yang mengalirkan pendapatan secara berkelanjutan bagi pemerintah daerah, sekaligus membuka peluang besar bagi investasi domestik dan internasional. 

Gagasan Rektor UTU ini menggarisbawahi pentingnya terobosan inovatif dalam membangun kemandirian daerah. Kini, saatnya pemerintah dan pemangku kepentingan menanggapi gagasan ini dengan keseriusan dan visi masa depan Aceh yang lebih baik.(*)