Akademisi Sebut Negara Bisa Digugat Jika Proyek Irigasi Krueng Pase Mangkrak: Masuk Pelanggaran HAM

Dan Pasal 9 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM: hak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.

“Dalam konteks ini, negara bukan hanya abai secara administratif, tetapi telah gagal melindungi warga negara dari dampak negatif proyek,” urai. 

“Itu artinya ada perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad),” tegas Pakar Hukum Tata Negara Unimal.

Lebih lanjut, ia menyoroti, bahwa Indonesia telah mengadopsi prinsip Bisnis dan HAM melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).

Dalam Perpres tersebut, negara diwajibkan untuk memastikan kegiatan usaha tidak melanggar HAM dan menjamin akses pemulihan bagi korban.

“Balai Wilayah Sungai Sumatera I sebagai pelaksana teknis proyek harus bertanggung jawab atas kerugian masyarakat,” tutur dia. 

“Negara bisa digugat karena tidak menjamin akses terhadap sumber daya yang menjadi hak rakyat,” katanya.

Dosen Fakultas Hukum tersebut menyarankan agar masyarakat, termasuk petani terdampak, mempertimbangkan langkah hukum, termasuk gugatan class action terhadap pemerintah dan kontraktor proyek.

“Kalau hingga akhir 2025 proyek ini belum juga selesai, berarti separuh dekade rakyat dipaksa menganggur oleh negara sendiri. Ini tak bisa ditoleransi,” ujarnya.

Tak hanya pemerintah pusat, Muksalmina juga menyinggung Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Utara untuk segera mengambil langkah konkret.

Ia juga mendorong keterlibatan Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga bantuan hukum untuk menyelidiki pelanggaran HAM dalam proyek ini dan mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan hak mereka.

“Bagi petani, air bukan sekadar kebutuhan pertanian, tetapi urat nadi kehidupan,” Muksalmina. 

“Jika negara tidak mampu menjaganya, maka negara telah ikut mencabut hak hidup warganya sendiri,” pungkasnya.(*)