Harga Beras Tembus Rp250 Ribu Per Zak, Dosen UTU Desak Pemkab Aceh Barat Ambil Langkah Nyata

Minggu, 27 Juli 2025, harga satu zak beras 15 kg dilaporkan di Aceh Barat tembus Rp250 ribu, sehingga memicu kekhawatiran berbagai kalangan. 

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Harga beras di Kabupaten Aceh Barat kian melambung.

Minggu, 27 Juli 2025, harga satu zak beras 15 kg dilaporkan di Aceh Barat tembus Rp250 ribu, sehingga memicu kekhawatiran berbagai kalangan. 

Tidak hanya menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah, lonjakan ini juga dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah.

Merespons kondisi tersebut, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Teuku Umar (UTU), Aduwina Pakeh, Minggu (27/7/2025) mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera mengambil langkah cepat dan terukur guna meredam gejolak harga.

“Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Pemkab harus segera turun tangan melalui operasi pasar, koordinasi dengan Bulog, serta optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID),” ujar Aduwina.

Menurutnya, lonjakan harga ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak sistemik pada ketahanan pangan lokal dan daya beli masyarakat. 

Baca juga: Pimpinan DPRK Sabang Apresiasi Langkah Cepat Bulog Salurkan Beras SPHP

Ia juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap rantai distribusi dan potensi penimbunan oleh spekulan yang memperparah situasi.

Lebih jauh, Aduwina menilai bahwa penanganan masalah ini sebaiknya tidak bersifat reaktif semata.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal guna melakukan kajian lapangan yang komprehensif.

“Kebijakan publik yang efektif harus berbasis data dan riset. Kolaborasi dengan akademisi penting agar solusi yang diambil tidak hanya instan, tapi juga berkelanjutan,” jelasnya.

Langkah strategis semacam itu, menurut Aduwina, bisa menjadi pondasi dalam merumuskan solusi jangka menengah dan panjang untuk mencegah krisis serupa di masa depan.

Krisis harga beras ini juga disebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mempercepat revitalisasi sektor pertanian, mulai dari peningkatan produksi, perbaikan tata niaga, hingga stabilisasi harga bahan pokok.

Baca juga: Aceh Barat Salurkan Beras Bantuan Pangan untuk Warga Miskin

“Pemkab tidak boleh hanya bersikap reaktif. Kita butuh sistem ketahanan pangan yang tangguh dan adaptif terhadap fluktuasi pasar,” tambah Aduwina.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terkait lonjakan harga beras tersebut. 

Namun, tekanan publik dan dorongan akademisi seperti yang disuarakan Aduwina Pakeh menegaskan bahwa langkah konkret dari pemangku kebijakan kini sangat dinantikan. (*)