Sesalkan Tambang Ilegal, Wali Kota Banda Aceh Sebut Mestinya Ada Tempat yang Memang Bisa Dikeruk

“Siapa yang bertanggung jawab jika warga terdampak? Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang. Apalagi jika pelindungnya adalah aparat hukum sendiri,” tegasnya.

Tak hanya penindakan hukum, WALHI juga menuntut Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM Aceh segera turun tangan melakukan audit lingkungan di lokasi tambang ilegal tersebut. WALHI menekankan bahwa kawasan perkotaan, terlebih ibu kota provinsi, tidak boleh menjadi ladang eksploitasi ilegal.

“Tambang ilegal adalah wajah gelap tata kelola sumber daya alam kita. Ini soal kehancuran ruang hidup warga dan kehormatan hukum yang sedang dipermainkan. Semua pihak, terutama pemerintah dan aparat hukum, harus berhenti menutup mata,” tutupnya.(*)