Usulan PPPK Paruh Waktu, BKPSDM Bireuen Minta SKPK Kirim Data Honorer R2, R3, R4 

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bireuen telah menyurati seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk mengirimkan data honorer mereka. 

Langkah ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti harapan tenaga honorer kategori R2, R3, dan R4 yang telah mengikuti seleksi PPPK namun belum lulus.

Kepala BKPSDM Bireuen, Zaldi AP S.Sos, menyebutkan bahwa data tersebut akan digunakan untuk pengusulan PPPK paruh waktu sesuai edaran dari Kementerian PAN-RB. 

“Kami sudah menyurati seluruh dinas agar mengirimkan data honorer R2, R3, R4 beserta penggajiannya. Jumlahnya lebih dari 5.000 orang,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Para honorer tersebut telah mengikuti ujian tahap I dan II pada tahun 2024 dan 2025, namun belum berhasil lulus. 

BKPSDM berencana mengusulkan mereka menjadi PPPK paruh waktu.

Baca juga: Keuchik Lama Lulus PPPK, Zairipan Jaya Dilantik Jadi Pj Keuchik Geulanggang Baro Bireuen

Komitmen Bupati

Sebelumnya, puluhan tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menggelar audiensi dengan Bupati Bireuen, H Mukhlis, ST, Senin (11/9/2025).

Mereka adalah tenaga honorer yang belum lulus seleksi PPPK tahap pertama dan kedua, dan sebagian masih berstatus magang. 

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati di lantai dua kantor bupati setempat.

Para honorer yang mayoritas mengenakan seragam putih khas tenaga medis, disambut langsung oleh Bupati H Mukhlis ST, Pj Sekda Hanafiah SP, Kepala BKPSDM, Zaldi AP, serta sejumlah pejabat lainnya.

Ketua DPD Aliansi Honorer (AHN) Bireuen, M Rakjab menyampaikan aspirasi terkait surat dari Menteri PAN-RB tertanggal 8 Agustus 2025, mengenai pengusulan PPPK paruh waktu. Ia meminta kejelasan dan dukungan dari Bupati Mukhlis, ST untuk mempercepat proses pengusulan nama-nama honorer R2 dan R3 yang telah terdata di database BKN. 

Bupati Mukhlis menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan honorer secara transparan. 

Ia meminta BKPSDM segera menindaklanjuti surat edaran Menpan RB dan mengimbau para honorer agar melaporkan langsung jika menemukan ketidak transparan atau kecurangan dalam proses pengusulan.(*)