Breaking News
Rabu, 15 April 2026

Berita Aceh Barat Daya

HUT Ke-80 Mahkamah Agung, Munawwar Hamidi Cerita  Perjalanan Pembangunan PN Blangpidie 

Sebagai upaya pemerintah daerah melengkapi struktur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, persetujuan DPRK

Penulis: Masrian Mizani | Editor: Nur Nihayati
SERAMBINEWS.COM/MASRIAN MIZANI
HUT MAHKAMAH AGUNG - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin foto bersama unsur Forkopimda pada acara HUT ke-80 Mahkamah Agung, yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Blangpidie, Selasa (19/8/2025). 

Sebagai upaya pemerintah daerah melengkapi struktur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, persetujuan DPRK

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Pengadilan Negeri (PN) Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT_ ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang berlangsung di Aula Kantor PN setempat, Selasa (19/8/2025).

Pada acara HUT ke-80 Mahkamah Agung tersebut, ikut dihadiri Bupati Abdya Safaruddin, Ketua DPRK Roni Guswandi, Kapolres Abdya AKBP Agus Sulistianto SH SIK, dan Kasdim 0110/Abdya Mayor Caj Sungkono.

Selain itu, juga hadir perwakilan Kejari, Ketua MS Muhammad Reza Fahlefi, Kepala Kankemenag Abdya Marwan Z, Ketua MPU Abu Muhammad Dahlan, Plh Kepala Lapas Blangpidie Mohammad Ridwantoro, perwakilan BPS, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua PN Blangpidie, Munawwar Hamidi, SH menyebutkan, Pengadilan Negeri Blangpidie lahir berdasarkan Keputusan Presiden RI dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada, 22 Oktober 2018.

Lalu mulai beroperasi pada, 14 September 2018, lebih kurang 16 tahun setelah Kabupaten Abdya berdiri. 

“Sebagai upaya pemerintah daerah melengkapi struktur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, persetujuan DPRK pemda menghibahkan tanah untuk pembangunan gedung melalui koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Pertanahan,” kata Munawwar.

Namun, sambungnya, karena lokasi tanah saat itu adalah rawa dan sungai kecil, sehingga pemerintah daerah atas persetujuan DPRK kembali membantu penimbunan menggunakan anggaran daerah.

Setelah pembangunan gedung selesai dilakukan pada Maret 2022 menggunakan anggaran Mahkamah Agung, baru pada April 2022 gedung PN Blangpidie bisa digunakan, itupun masih banyak kekurangan. 

“Sebelum gedung PN ini dibangun, pemerintah daerah membantu PN menggunakan sementara rumah dinas camat di Kecamatan Susoh untuk pelaksanaan tugas-tugasnya,” ujarnya.

Munawwar menjelaskan, ia mulai bertugas sebagai Ketua PN Blangpidie pada September 2022.

Bersama tim sekretariat, mereka kembali melanjutkan pembangunan sarana lingkungan PN dalam tiga tahap. 

“Pada tahun 2022 kita membangun pagar depan gedung dan saluran dengan menggunakan anggaran Mahkamah Agung.

Kemudian pada tahun 2023 kita bangun pagar samping, talud bagian depan, jalan lingkar, pos jaga, dan rumah genset yang juga menggunakan anggaran Mahkamah Agung,” ucapnya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved