PBB Sebut Memalukan Penyangkalan Israel atas Kelaparan di Gaza

SERAMBINEWS.COM - Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Selasa mengecam kebijakan pemerintah Israel yang menyangkal adanya kelaparan di Gaza sebagai hal yang “memalukan.”

Berbicara kepada pers di sebuah seminar yang diadakan di Santander, Spanyol utara, Philippe Lazzarini mengatakan: "Saat ini sedang terjadi kelaparan di Gaza. Ini adalah kelaparan yang disebabkan oleh manusia, didorong oleh kemauan politik dan militer."

Lazzarini mengatakan Gaza menghadapi situasi yang telah "mencapai titik terendah" dalam hal kemanusiaan, dan menambahkan bahwa kegagalan komunitas internasional untuk mengindahkan peringatan tentang kelaparan ini adalah "memalukan."

Gaza hari ini bagaikan neraka. Orang-orang tidak hanya sekarat karena bombardir, mereka juga sekarat karena kelaparan, dan bahkan ketika mereka pergi mencari makanan, mereka terbunuh. Mereka yang bisa membalikkan keadaan di Gaza tidak melakukan apa pun — tidak ada tindakan, tidak ada kecaman.

"Hari ini kita menyaksikan impunitas penuh bagi Israel. Tidak ada kerugian ekonomi, politik, atau diplomatik bagi mereka yang melakukan pelanggaran ini," ujarnya.

Menyerukan gencatan senjata segera dan akses tanpa batas bagi bantuan kemanusiaan di Gaza, Lazzarini mencatat bahwa bantuan yang setara dengan 6.000 truk UNRWA, cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan penduduk Palestina selama dua bulan, ditahan di luar Jalur Gaza.

“Kebijakan pemerintah Israel yang menyangkal adanya kelaparan di Gaza sungguh memalukan,” katanya.

Ia juga mengingat bahwa jumlah pekerja kemanusiaan yang terbunuh di Gaza sangat tinggi, dengan lebih dari 360 staf UNRWA telah kehilangan nyawa mereka.

Lazzarini mengutuk keras serangan udara tentara Israel terhadap Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza selatan, yang mengakibatkan tewasnya wartawan dan warga sipil.

Ia juga menyerukan dukungan bagi jurnalis Palestina, menekankan bahwa mereka tetap menjadi satu-satunya saksi atas apa yang terjadi di Gaza, karena Israel menolak mengizinkan wartawan internasional memasuki wilayah kantong itu untuk memverifikasi situasi di lapangan.(*)