Zulkifli Hasan Ungkap Biang Kerok Harga Beras Terus Mengalami Kenaikan

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, mengakui harga beras terus mengalami kenaikan hingga menembus Rp15.000 - Rp 15.500 per kilogram (kg). Kenaikan ini terjadi di sejumlah minimarket.

Lonjakan harga dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp 6.500 per kg. 

Ketentuan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) No 2/2025 yang berlaku sejak 15 Januari 2025.

“Kalau belinya di minimarket, ya bisa Rp 15.000, bisa Rp 15.500,” ujar Zulhas saat gelaran Indonesia Summit 2025 Day 2 pada sesi Food Sovereignty for Economic Growth, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

“Kita putuskan harga gabah naik, keluar Keppres, harga gabah Rp 6.500. Kalau gabah Rp 6.500, konsekuensinya harga beras pasti naik. Karena 1 kg beras hampir 2 kg gabah Rp 6.500 dikali 2, Rp 13.000,” paparnya.

Untuk meredam dampak kenaikan harga tersebut, pemerintah menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,3 juta ton dalam bentuk beras SPHP.

 
Beras tersebut dilepas ke pasar tradisional dengan harga jual Rp 12.500 per kilogram. 

Padahal, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli beras itu lebih tinggi, yakni di atas Rp 13.000 per kg. 

Selisih harga inilah yang kemudian ditanggung oleh pemerintah sebagai bentuk subsidi.

Namun, Zulhas menegaskan bahwa program ini tidak berlaku untuk semua lapisan masyarakat, melainkan diprioritaskan khusus bagi kelompok rentan yang paling terdampak oleh kenaikan harga beras. 

Dengan begitu, subsidi benar-benar tepat sasaran dan bisa menjaga daya beli masyarakat kecil.

“Dikeluarkan 1,3 juta untuk masuk ke pasar-pasar tradisional, harga jualnya Rp 12.500. Tapi pemerintah kan belinya Rp 13.000-an lebih, jualnya Rp 12.500, nah itu pemerintah subsidi. Tetapi itu untuk masuk ke pasar, untuk teman-teman yang punya pendapatan rentan,” bebernya.

Baca juga: Demi Beras Murah, Ratusan Warga Gandapura Rela Panas-panasan Antri Panjang

Kenapa Harga Beras Tak Kunjung Turun

Harga beras di pasar hingga akhir Agustus 2025 masih terpantau tinggi, meski pemerintah berulang kali menyatakan stok aman.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menilai persoalan harga beras yang tak kunjung turun bukan sekadar soal pasokan. 

Melainkan kebijakan pemerintah yang terlambat, tidak adaptif, serta lemahnya pengendalian pasar.

Menurutnya, langkah pemerintah mengelola beras seharusnya tepat waktu, tepat tempat, tepat cara, tepat jumlah, dan tepat harga. 

Pasalnya produksi beras nasional sangat berfluktuasi sepanjang tahun ini.

Pada Juni sempat defisit, sementara Juli hanya mencatat surplus sekitar 200.000 ton, jumlah yang kecil untuk kebutuhan nasional sekitar 2,7 juta ton per bulan. 

Situasi ini dipandang menjadi momentum pemerintah mengambil langkah cepat karena jeda waktu menuju surplus cukup sempit.

Produksi baru akan meningkat kembali pada akhir Agustus - September 2025. Itu berarti ada “ruang kosong” atau periode rawan yang singkat di mana suplai tidak seimbang dengan permintaan.

“Nah ini kalau kita bicara waktu, itu yang sering kita sampaikan bahwa produksi beras kita itu berfluktuasi. Kalau Januari, Februari itu minus, kan gitu. Nanti Maret, April, Mei itu puncaknya adalah Maret, April itu puncaknya produksi. Kemudian Mei turun sedikit. Nah Juni, Juli itu antara cukup dan minus, kan gitu,” ujar Sutarto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/8/2025).

“Juni kemarin ternyata minus, kemudian Juli ya surplus hanya 200.000 ton itu kan kecil ya. Kemudian baru nanti Agustus, akhir Agustus itu baru masuk kita surplus lagi, September surplus lagi. Ini waktu yang sempit, yang pendek itu, itulah yang pemerintah harus take action,” paparnya.

Di periode kritis inilah, lanjut Sutarto, seharusnya pemerintah hadir dengan kebijakan yang cepat dan tepat, seperti menggelontorkan beras cadangan pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau menyesuaikan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Namun karena intervensinya terlambat, harga beras terlanjur naik dan sulit untuk kembali turun, meskipun surplus akan hadir lagi di bulan berikutnya.

Lebih jauh, Ia menyoroti kebijakan HET dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Menurutnya, ketika HPP dinaikkan dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg), penggilingan padi otomatis tidak bisa membeli gabah lebih murah dari itu.

Artinya, harga naik namun masalahnya HET tidak ikut disesuaikan. “Akhirnya ya ada yang menjual lebih mahal, rata-rata begitu. Ada juga yang nakal, menurunkan mutu supaya sesuai, itu yang jadi masalah,” bebernya.

Pemerintah telat lepas beras SPHP
 

Faktor lain yang memperparah keadaan adalah keterlambatan pemerintah melepas SPHP.

Seharusnya SPHP dikeluarkan pada Juni dan Juli ketika pasokan defisit, tetapi baru digelontorkan pada akhir Juli. Hal ini membuat harga sudah terlanjur melonjak.

“Berarti harganya naik lagi kan. Meskipun pemerintah mengatakan kita ini surplus tahun ini, iya. Kita ini masih ada sisa tahun yang lalu, iya. Kalau kita bicara surplus, surplusnya itu sampai dengan Juni itu hanya 3,6 juta ton,” lanjut Sutarto.

“Dari 3,6 juta ton diambil oleh pemerintah melalui pengadaan Bulog, pengadaan dalam negeri sekitar 2,7 juta ton. Sisanya hanya 900.000 ton, sisa surplus,” katanya.

Kondisi tersebut juga diperparah oleh praktik maklun yang dijalankan pemerintah. 

Ia menilai, bila kontrol terhadap sistem maklun lemah, justru akan memicu kenaikan harga gabah karena pasokan semakin terbatas sementara pemerintah tetap membeli.

“Kalau kontrolnya tidak baik, ya menyebabkan naiknya harga gabah. Pasokannya kurang, pemerintah tetap beli, ya naik terus. Inilah yang sebenarnya menyebabkan kenapa harga beras nggak turun-turun,” ucap Sutarto.

Baca juga: Karhutla di Nagan Raya Sudah Padam, Luas 5,5 Hektare

Baca juga: Sistem Gaji Tunggal PNS dan PPPK Muncul di RAPBN 2026, Ini Keuntungannya Buat ASN

Baca juga: Lewat PKUP, Pemkab Aceh Tamiang Tingkatkan Peran Ulama Perempuan