Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku akan duduk bersama PT Pos Indonesia untuk membicarakan program pengiriman buku gratis yang kini terhenti.
"Kemdikbud akan duduk bersama dengan PT pos untuk mencari jalan keluar," kata Muhadjir kepada Kompas.com, Rabu (14/11/2018).
Program pengiriman buku gratis ini sudah berjalan sejak Mei 2017 lalu dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Baca: HUT Ke-73 Brimob - Ini Pesan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
Masyarakat bisa mengirim buku gratis sebanyak-banyaknya lewat PT Pos setiap tanggal 17 setiap bulan.
Namun terhitung sejak bulan November ini, PT Pos menghentikan program tersebut karena terkendala biaya.
BUMN itu berharap pemerintah dalam hal ini Kemendikbud bisa membantu anggaran pengiriman buku gratis.
Muhadjir mengaku sebelumnya sudah ada pembicaraan terkait anggaran pengiriman buku gratis ini.
Baca: Kelompok Bersenjata di Papua Gunakan Senjata Milik TNI dan Polri, Ini Penjelasan Kapolda
"Dulu rencana akan diupayakan dana dari CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan, tetapi kelihatannya belum berhasil hingga kini," kata Muhadjir.
Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan belum ada yang bersedia berkomentar terkait masalah ini.
Kompas.com sudah menghubungi tiga staf khusus Presiden Jokowi, yakni Johan Budi, Erani Yustika dan Adita Irawati.
Namun ketiganya mengaku baru tahu soal program pengiriman buku yang terhenti ini dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.
Baca: 16 Nelayan Aceh Loncat ke Laut Saat Disergap Tentara Myanmar, 1 Meninggal dan Dikubur di Kawthaung
Dirut PT Pos Indonesia Gilarsi Setijono sebelumnya mengungkapkan bahwa sampai Oktober 2018 kemarin, PT Pos sudah menggelontorkan dana Rp 13,051 miliar untuk program ini.
PT Pos tidak bisa lagi mengcover biaya pengiriman buku gratis karena sudah melebihi dana CSR perusahaan.
"Untuk bulan ini karena sumber pendanaan belum terkonfirmasi terpaksa saya hentikan," kata Gilarsi.
Gilarsi berharap pemerintah bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan ini. Ia berharap PT Pos mendapat sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Baca: Ini 7 Fakta Kecintaan Aceh kepada Ustaz Abdul Somad, Salah Satunya Miliki Mobil Spesial BL 1 UAS
Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT Pos Indonesia Noer Fajrieansyah berharap Presiden Jokowi bisa menerbitkan Inpres sebagai payung hukum pengiriman buku gratis ini.