Baca tanpa iklan
Justru seharusnya kita tingkatkan fungsi Wali Nanggroe itu yang bertanggung jawab langsung kepada peningkatan SDM Aceh.
Baca: Ghazali Abbas Adan: Lembaga Wali Nanggroe tak Diperlukan Lagi
Sehingga personel yang mendampingi Wali Nanggroe seperti MPR RI dulu; terdiri atas utusan dan golongan, termasuk TNI/Polri.
Ibaratnya sebuah perusahaan, Wali Nanggroe itu adalah komisaris sebuah perusahaan dan gubernur adalah direktur utamanya yang mengelola perusahaan tersebut.
Oleh karenanya Lembaga Wali Nanggroe tidak saja di provinsi, tetapi diperluas sampai ke kabupaten-kabupaten sehingga terasa dampaknya kepada rakyat di daerah-daerah.
Tentu saja ini menjadi "pekerjaan rumah" bagi anggota DPRA yang terpilih pada 2019 nanti.
"Rakyat sebagai pemilih ke depan benar-benar harus menentukan pilihannya kepada siapa saja mampu memperjuangkan aspirasi "Wali Nanggroe sebagai komisaris negeri ini," pungkas Fauzan Azima S. (*)