Baca tanpa iklan
DPR Aceh Tolak Izin PT EMM yang Dikeluarkan Kepala BKPM
Laporan Fikar W Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - DPR Aceh menolak izin yang dikeluarkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), seperti tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 66/I/IUP/PMA/2017, tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni. SK tersebut tertanggal 19 Desember 2017.
Baca: Plang Nama hingga Beberapa Bagian Pagar Kantor Gubernur Aceh Rusak Usai Demo Penolakan PT EMM
Baca: Mahasiswa FEB Unimal Dukung Penolakan Tambang PT EMM, Minta Plt Gubernur Aceh Segera Nyatakan Sikap
Baca: Ketua Komisi II DPRA Nurzahri: PT EMM tak Pernah Kantongi Izin dari Pemerintah Aceh
Demikian ditegaskan Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri, Rabu (10/3/2018). Penegasan ini juga disampaikan Nurzahri saat memberi keterangan sebagai saksi di PTUN Jakarta, dalam gugatan tata usaha negara yang diajukan Walhi terhadap SK Kepala BKPM No: 66/I/IUP/PMA/2017, tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni. SK tersebut tertanggal 19 Desember 2017.
Politisi Partai Aceh itu menyatakan, DPR Aceh dalam paripurna tanggal 6 November 2018 memutuskan:
1. Menolak izin yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) karena proses pemberian izin melanggar kewenangan Aceh sebagaimana dimaksud Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Merekomendasikan kepada Kepala BKPM untuk mencabut izin PT. Emas Mineral Murni.
3. Agar Pemerintah Aceh membentuk tim khusus untuk melakukan upaya hukum.
Nuruzzahri mengapresiasi aksi demontrasi mahasiswa Aceh menolak izin tambang PT EMM tersebut dan meminta Plt Gubernur Aceh mebyahuti aspirasi mahasiswa tersebut.
"Terima kasih kepada mahasiswa yang menyuarakan aspirasi menolak izin tambang PT.EMM. Aspirasi mahasisqa itu harus didengarkan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh," ujar Nurzahri.
Ia mengatakan kewenangan memberikan izin usaha pertambangan yang berlokasi di Aceh sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, termasuk perusahaan modal asing. Semuanya sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Gubernur Acehlah yang yang seharusnya menerbitkan izin PT. Emas Mineral Murni berdasarkan Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara," ujarnya.
Disebutkan, memang pernah PT. Emas Mineral Murni mengajukan izin ekplorasi ketika perusahaan tersebut masih berstatus badan usaha nasional.
"Tapi ketika mengajukan izin eksploitasi, tidak pernah ada izin dari Pemerintah Aceh. Statusnya pending," tukas Nuruzzahri.
Ketika status perusahaan menjadi perusahaan modal asing, dan izin dikeluarkan oleh BKPM, laniut Nuruzzahri, itupun tanpa pernah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Aceh dengan pertimbangan dari DPR Aceh.
Menurut Nuruzzahri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh bahwa yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh tentang Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan kebijakan Administratif harus ada Konsultasi dan Pertimbangan Gubernur dan DPR Aceh.
"Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak pernah konsultasi dengan Gubernur Aceh dan DPR Aceh atas terbitnya izin PT Emas Mineral Murni," tukas politisi Partai Aceh itu.
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pernah mengeluarkan izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk areal 3600 hektare kepada PT. Emas Mineral Murni ketika berstatus perusahaan swasta nasional.
"Tapi dari data yang kami peroleh, areal seluruhnya mencapai 10 ribu hektar mencakupi wilayah Beutong Ateuh, Nagan Raya dan Kecamatan Pegasing serta Celala, Aceh Tengah, di mana 4.200 masuk hutan lindung, 2800 hektare lainnya masuk kawasan lain dan Kawasan Ekosistem Leuser," sebut Nuruzzahri
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 66/I/IUP/PMA/2017, tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni. SK tersebut tertanggal 19 Desember 2017.
SK Kepala BKPM inilah yang menjadi landasan bagi PT EMM melanjutkan usaha pertambangannya ke tahap pertambangan operasi produksi mineral logam untuk komoditas emas. Dengan luasan areal 10 ribu hektar di Kecamatan Beutung Ateuh Banggalang dan Kecamatan Pegasing Aceh Tengah.
Surat Keputusan Kepala BKPM itu lalu digugat oleh Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) melalui kuasa hukum Judianto Simanjuntak, SH, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
"Kita akan dengarkan apa putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang menangani perkara tersebut, Kamis (11/4/2019) esok," kata Judianto Simanjuntak, kuasa hukum Walhi, Rabu (10/4/2019).
Dalam sidang sebelumnya, Judianto Simanjuntak, secara tegas meminta, agar majelis hakim membatalkan dan menyatakan tidak sah SK BKPM tersebut, dan memerintah Kepala BKPM mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 66/I/IUP/PMA/2017 itu.
SK Kepala BKPM tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017, itulah yang kemudian memicu aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa di Aceh. (*)