Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapannya mengenai hasil sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019).
Dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube CNN Indonesia, Sabtu (29/6/2019), Rocky mulanya mengatakan ada keadaan melankoli dalam hasil sengketa pilpres yang diputuskan MK.
"Sorang sejarawan namanya Johan Huizinga, dia menggambarkan itu keadaan (melankoli) yang secara psikis, membingungkan. Karena feodalisme (pendelegasian kekuasaan sosialpolitik) sudah pergi, tapi sensasi dari feodalisme masih orang inginkan. Jadi suasana itu menyebabkan peradaban Eropa pada waktu itu mengalami melankoli," ujar Rocky.
Menurut Rocky melankoli dialami oleh masyarakat yang tidak bisa melihat peluang ke depan.
"Saya pikir begitu kira-kira keadaan di MK, mengalami melankoli. Ada depresi, melankoli dalam psikologi artinya depresi. Karena tidak mampu melihat peluang ke depan seolah tertutup, kenapa? Karena memorinya ke belakang. Masih ingin ada feodalisme. Bahkan masyarakat mengalami melankoli karena tiba-tiba bingung, kok begitu," ungkapnya.
Baca: Pedagang Melayu Aceh Sembelih 3 Ekor Lembu, Syukuran Peluncuran Kerja Sama dengan Kerajaan Malaysia
Baca: Viral Pria Nikahi Pacarnya dengan Mas Kawin 3 Butir Telur Ayam, Ini Fakta di Baliknya
Baca: Tahun Ini Pemkab Aceh Singkil Akan Bangun Taman Wisata di Danau Anak Laut Singkil Utara
Ia lantas mengkritik hakim MK yang menolak seluruh dalil gugatan pemohon yakni kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Saya perhatiakan tadi, yang dibacakan hakim ketua MK, menyebutkan menolak seluruhnya itu, kenapa enggak menolak sebagian? Sehingga melankoli itu masih ada sedikit obat," paparnya.
"Jadi menolak seluruhnya artinya mengabaikan tuntutan etis dari masyarakat, tapi itu saya paham, karena MK akan bilang, itu bukan kewajiban kami untuk memeriksa soal etis, justice atau injustice."
Menurutnya, dengan hakim MK menolak seluruh gugatan pemohon, maka rekonsiliasi antara kubu 02 Prabowo-Sandi dengan kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tak bisa berlanjut.
"Tapi ada soal, dengan itu, menolak seluruhnya, maka kimia yang terpisah hari ini antara 01 dan 02 akan tetap berlanjut. Karena menolak seluruhnya," kata Rocky.
"Kalau temanya rekonsiliasi, mustinya ada balancing. Baik di dalam awarding, baik di dalam bahasa tubuh dari MK, tapi itu enggak terjadi justru MK mengukuhkan kembali bahwa tidak mungkin rekonsiliasi itu berlaku, karena justru MK menolak seluruhnya," jelasnya.
Baca: Bebas Sabtu Ini, Vanessa Angel Minta Jaksa Kembalikan Uang Rp 35 Juta yang Jadi Barang Bukti
Baca: Tidur Siang Wakil Gubernur Terganggu, Acara Musik di Makassar Dihentikan Secara Paksa
"Akhirnya MK kembali pada fungsi primernya, yaitu formalistik dan legalistik. 'Kalau dalil yang tidak dibuktikan ya kami tolak'."
Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapanya mengenai hasil sidang pleno putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019). (Capture CNN Indonesia)
Rocky menilai MK tidak melakukan judicial activism atau aktivisme yudisial dalam menangani sengketa pilpres.
"Jadi MK tidak memakai kesempatan untuk melakukan judicial activism, yaitu mencari, karena ini bukan soal hitungan hukum, tetapi ada etik yang luka, apalagi di awalnya sudah menganggap 01 bahwa kecurangan dibenarkan dalam demokrasi."