Baca tanpa iklan
KETUA Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh, Tgk Faisal Ali angkat bicara terkait anggaran Rp 2 triliun yang disebut-sebut tidak bisa dicairkan dalam tahun ini. Wakil Ketua MPU yang akrab disapa Lem Faisal ini tidak mengomentari persoalan tersebut, tapi ia sangat menyayangkan karena nama dayah/pesantren diseret dalam pusaran polemik Rp 2 triliun itu.
“Semua pihak, terutama eksekutif dan legislatif, kami minta agar tidak menarik-narik pihak lembaga dayah dalam masalah dana hibah yang mereka perselisihkan. Kami tidak komentari soal polemik anggaran itu, tapi tolong jangan tarik dayah dalam pusaran inin” katanya kepada Serambi di Banda Aceh, Senin kemarin.
Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar ini mengatakan, dayah di Aceh adalah lembaga pendidikan yang telah melahirkan banyak ulama dan sejak dulu dibangun dengan kemandirian para pendiri dan bantuan breuh sicupak dari masyarakat.
“Para ulama senior sangat menyesalkan opini-opini yang mengaitkan konflik dana hibah dengan lemnaga-lembaga pendidikan Islam seperti dayah atau pesantren. Perselisihan pencairan dana hibah itu silakan kedua belah pihak untuk bermusyawarah, mencari titik temu dan sampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh dan lengkap,” pinta Lem Faisal.
Menurutnya, lembaga dayah akan tetap eksis sekalipun sudah dua tahun nihil bantuan Pemerintah Aceh. “Diberikan alhamdulillah dan kalau tidak juga tidak masalah. Yang kami harapkan adanya titik temu antara legislatif dan eksekutif untuk menjelaskan kenapa masalah dana hibah tidak bisa dicairkan, berikan argumentasi yang cerdas, jangan saling memojokkan di depan rakyat,” pungkas Lem Faisal.
Apresiasi Plt Gubernur
Menyikapi isu dan polemik dana hibah yang sampai saat ini belum bisa dicairkan serta respons Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah terkait langkah konsultasi dan sikap hati-hati terkait dana hibah tersebut, mendapat respons dari Wakil Sekjen Partai Daerah Aceh, Tgk Irfan Siddiq.
Menurutnya, PDA mengapresiasi langkah kehati-hatian Plt Gubernur Aceh dalam menyikapi polemik dana hibah dimaksud. “Gubernur Aceh baru saja menghadapi proses hukum, jangan sampai Pak Plt menghadapi hal yang sama. Maka kita sangat apresiasi sikap beliau agar dana hibah tidak menjadi jeratan hukum di kemudian hari,” kata Tgk Irfan Siddiq dalam siaran pers kepada Serambi, kemarin.
Mubalig muda ini juga menambahkan, untuk kalangan pimpinan pesantren, agar bersabar dan jeli melihat persoalan dana hibah tersebut bila tidak ingin berurusan dengan hukum. PDA tidak ingin para tokoh dayah mendapat masalah dan PDA akan selalu mengawal kepentingan dayah dan aspirasi ulama.
“Kondisi ini harus dimaklumi (oleh pimpinan dayah) agar dayah tidak menjadi target masalah hukum. Demi menjaga nama baik dayah, kita berharap semua mengikuti proses yang sudah dijalankan Pemerintah Aceh,” tegasnya.
Dalam pandangannya, dayah dan ulama tidak boleh ditunggangi oleh kelompok mana pun untuk kepentingan politik. Dan, ia berharap para pimpinan dayah sigap membaca skenario politik orang lain dalam masalah dana hibah ini.
“Kita (dayah) jangan terjebak dengan narasi politik orang lain. PDA berharap pihak lain tidak menunggangi dayah dan ulama untuk menyudutkan pemerintah dalam soal dana hibah, sehingga terkesan pihak dayah mengemis dana pemerintah. Ini marwah kita, harus kita jaga bersama dari kepentingan orang lain,” tukas Teungku Irfan. (dan)