Baca tanpa iklan
Laporan Khalidin I Subulussalam
SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - DPRK Subulussalam dikabarkan telah menjadwalkan rapat paripurna penetapan fraksi-fraksi sekaligus usulan penetapan pimpinan definitif masa jabatan 2019-2024.
”Benar, besok kita akan paripurnakan penetapan fraksi-fraksi,” kata Ketua Sementara DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang kepada Serambinews.com, Senin (7/10/2019).
Menurut Ade, selain penetapan fraksi-fraksi, rapat paripurna perdana para wakil rakyat periode 2019-2024 ini sekaligus mengusul penetapan pimpinan definitif.
Kegiatan akan berlangsung di ruang paripurna DPRK Subulussalam Jalan Raja Tua, Lae Oram.
Baca: Datok Penghulu Harus Mampu Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintahan
Baca: Alumni SMA Muhammadiyah Banda Aceh Ikut Ringankan Derita Seniwati-Nafizah
Baca: Jangan Tergiur Rayuan Bekerja di Malaysia
Secara terpisah, Wakil Ketua sementara DPRK Subulussalam, Dewita Karya yang dikonfirmasi Serambinews.com juga membenarkan agenda usulan penetapan pimpinan definitif DPRK serta fraksi-fraksi.
Sementara pembentukan alat kelengkapan dewan menurut Dewita akan dilaksanakan setelah pimpinan definitif dilantik.
”Besok fraksi-fraksi ditetapkan serta usul penetapan pimpinan definitif, kalau alat kelengkapan dewan nanti setelah pelantikan pimpinan,” ujar Dewita
Lebih jauh Dewita yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan masuk dalam fraksi Gerakan Amanat Aceh (Granat) mengatakan fraksi mereka tidak lagi berubah.
Komposisi partai di fraksi Granat menurut Dewita masih seperti semula yakni PAN, Gerindra dan Partai Aceh.
Dia berharap para penetapan fraksi akan berlangsung sesuai agenda tanpa terjadi tarik ulur lagi.
Hal senada disampaikan Karlinus, politisi Partai Bulan Bintang yang masuk dalam fraksi Sada Kata.
Karlinus mengatakan fraksi mereka tidak berubah lagi yakni terdiri dari Demokrat, PBB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) plus Partai Nanggroe Aceh (PNA).
Untuk usulan fraksi sendiri yang akan ditetapkan menurut Karlinus satu utuh dua gabungan. Soal fraksi mana nantinya yang akan dilebur atau harus bergabung dengan lain akan dilihat sesuai perkembangan rapat.
Sementara Fajry Munthe, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) yang ditanyai secara terpisah belum memberikan jawaban apakah mereka keukeuh mengajukan fraksi atau bergabung.
Sebab, pascakeluarnya PNA dari Fraksi Karya Nanggroe maka Golkar kekurangan kursi untuk dapat membentuk fraksi.
Golkar sendiri hanya memiliki tiga kursi sementara untuk bisa membentuk satu fraksi minimal jumlah komisi yakni empat kursi.
Satu-satunya partai yang dapat membentuk fraksi utuh hanya Hanura lantaran memiliki empat kursi di DPRK Subulussalam.(*)