Baca tanpa iklan
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah mengatakan, penertiban yang dilakukannya karena adanya laporan dari masyarakat.
Petugas melakukan tindakan tegas karena aktivitas tambang berada di kawasan Hutan Lindung Pantai (HLP).
"Kami mendatangi lokasi karena ini razia, jadi langsung penertiban," kata Abdul dalam keterangan pers, Sabtu malam.
Abdul mengungkapkan, pihaknya tidak menyangka akan ada aksi massa terkait penertiban itu.
Ia pun sebelumnya sudah merasa yakin dengan kekuatan rombongan yang terdiri dari Pol PP Provinsi dan Pol PP Pemkab Belitung Timur.
Namun, setelah dilakukan penertiban ada serangan balik dari para penambang dan masyarakat yang jumlahnya diperkirakan 50 orang.
Massa membawa balok kayu dan senjata tajam.
3. Penerbitan tambang ilegal tak libatkan Polres dan Pol PP setempat
Penerbitan tambang timah ilegal yang dilakukan rombongan Wakil Gubernur Kepualuan Bangka Belitung Abdul Fatah, dan rombongan ternyata tak melibatkan Polres dan Pol PP Pemkab Belitung.
Alasa tak melibatkan Polres dan Pol PP setempat dikhawatirkan razia tersebut akan bocor.
Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie mengatakan, penertiban tidak berkoordinasi dengan Pemkab Belitung.
"Seluruhnya dari Pol PP provinsi," kata Isyak kepada Kompas.com, Sabtu.
Sementara itu, Kapolres Belitung AKBP Yudhis Wibisana menyayangkan operasi penertiban yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.
Bahkan Pol PP Pemkab Belitung juga tidak dilibatkan.
"Kami tidak ada melindungi aktivitas tambang ilegal. Mereka itu (penambang) kucing-kucingan. Sudah sering ditertibkan, muncul lagi. Barang buktinya banyak di Polres," katanya.