Baca tanpa iklan
Perusahaan sosial asal Inggris ini menawarkan atau menjajaki kerjasama bidang pengolahan sampah dan limbah di wilayah Kota Langsa.
Laporan Zubir | Langsa
SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Ministry Of Waste perusahaan sosial asal Inggris yang bergerak di bidang manajemen pengolahan sampah dan limbah menemui Wali Kota Langsa.
Kedatangan mereka pada, Senin (20/01/2020) menemui Wali Kota Langsa, Tgk Usman Abdullah SE, di ruang rapat Setdako setempat.
Kedatangan Ceo dan Founder Ministry Of Waste, Samanta Skrivere, kewarganegaraan Prancis dan Latvia.
Dia juga ikut didampingi anggota DPRA asal Kota Langsa, Rizky, dan Fasilitator, Fauzan Febriansyah, serta lainnya.
Pada pertemuan itu, perusahaan sosial asal Inggris ini menawarkan atau menjajaki kerjasama bidang pengolahan sampah dan limbah di wilayah Kota Langsa.
• Mohamad Khairuddin Bocah 11 Tahun Disandera Abu Sayyaf, Keluarga: Dia Ikut Pamannya Cari Ikan
• Sekda Haili Yoga : Mari Kita Teladani Sifat Rasulullah SAW
• Warga Sabang Kenang Karamnya KMP Gurita
Sementara Wali Kota didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Umar SH.
Kemudian, Direktur RSUD, Fardhiyani, Asisten II, Ir Sayid Mahdum, Kepala Bappeda, Darpian ST, Kabid Kebersihan DLH, Saifuddin Zuhri SE, dan lainnya.
Ceo dan Founder Ministry Of Waste, Samanta Skrivere, melalui fasilitator, Fauzan Febriansyah, menyampaikan, di Indonesia perusahaan ini telah melaksanakan kerjasama dalam pengolahan sampah di Nusa Penida, Provinsi Bali.
Serta juga di Kota Surabaya dengan perusahaan Coca Cola dan Unilever, yang merupakan perusahaan yang menghasilkan limbah.
Dijelaskannya, agenda pertama tukar pikiran dengan Wali Kota tentang penanganan sampah di wilayah Kota Langsa, dan menjajaki kerjasama penanganan limbah sampah.
Lembaga ini tertarik membantu pengolahan sampah di Kota Langsa, karena lokasinya.
Kota Langsa strategis dan juga kota yang dimasa depan yang akan terus maju, yang tentu saja akan menghadapi masalah limbah sampah.
"Mengapa Lembaga Ministry Of Waste lebih fokus ke kawasan Asia Tenggara, karena 60 persen polusi sampah plastik di laut dunia berasal dari Asia Tenggara," ujarnya.
Dia menambahkan, lembaga ini akan menawarkan solusi total penanganan sampah dari mulai edukasi ke masyarakat, penanganan limbah secara modern.
Selain itu, bagaimana limbah ini bisa memiliki nilai ekonomis dan juga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat daerah ini.
"Kita coba akan jajaki kerjasama, jika memang ini dilanjutkan, maka kerjasama ini akan berlangsung selama 20-30 tahun ke depan.
Dengan terkait biaya akan dibantu oleh investor dan pemerintah," sebutnya.
Dikatakannya lagi, maka pihak perusahaan sosial bergerak di pengolahan sampah ini terlebih dahulu melakukan survey lokasi untuk melihat potensi sampah yang ada di Kota Langsa.
Seperti sampah plastik, sampah karet, sampah organik dan non organik, sampah medis rumah sakit, hingga sampah biologis dari perkebunan.
Sampah-sampah tersebut oleh perusahaan Ministry Of Waste mampu diolah menjadi barang bernilai ekonomis, contohnya sebagai bahan baju industri yaitu kaca sebagai bahan bangunan.
Lalu, pempers bisa dijadikan batu bata, plastik bisa dijadikan pakaian, dan organik bisa diolah menjadi pupuk kompos dan makanan ternak, dan masih banyak fungsi sampah yang bisa didaur ulang menjadi bahan berguna lainnya.
Anggota DPRA asal Langsa, Muhammad Rizky, menambahkan, melihat masalah sampah di Kota Langsa yang menjadi persoalan penting dihadapi pemerintah setempat.
Ia coba membangun komunikasi dengan perusahaan sosial yang bergerak dalam bidang pengolahan sampah ini.
"Maka, kita tantang lembaga ini untuk melakukan pengolahan sampah di Kota Langsa, dengan berapa tantangan, pertama bagaimana sampah di Kota Langsa memiliki nilai tambah ekonimis (value added)," ujarnya.
Kedua, tambah M Rizky, beban anggaran pengolahan sampah Kota Langsa bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan untuk itu bisa dimanfaatkan untuk hal lainnya.
Contohnya, tenaga kebersihan saat ini di DLH Langsa ada 400 setiap orangnya Rp 1,2 juta sehingga setiap bukan Pemko Langsa harus mengeluarkan anggaran hampir setengah miliar untuk gaji mereka.
Tapi bayangkan, jika nanti Pemko Langsa tak lagi melakukan pengolahan sampah tapi akan dikelola pihak perusahaan. Maka, 400 tenaga kebersihan ini otomatis dipekerjakan dan digaji oleh perusahaan pengolahan sampah ini.
Ketiga, dengan adanya industri pengolahan sampah itu juga akan menambah serapan tenaga kerja lokal. Artinya, kehadiran idustri pengolahan sampah itu membawa dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu menyikapi kehadiran dan program dibawa Ministry Of Waste perusahaan sosial asal Inggris ini, Wali Kota Langsa, Tgk Usman Abdullah SE, mengatakan, pada intinya Pemko Langsa menyambut baik dan mendukung program tersebut.
Untuk pengadaan lahan yang dibutuhkan untuk industri pengolahan sampah ini, Wali Kota menyampaikan menyanggupi untuk menyediakannya, apabila program dibawa oleh lembaga sosial ini memang benar-benar membawa dampak baik dan menguntungkan pemerintah dan maayarakat.
Tapi, jika menyangkut anggaran yang harus disediakan, mustahil itu bisa disanggupi oleh Pemko Langsa, karena kondisi anggaran yang minim dimiliki Pemko Langsa yakni APBK sekarang tidak sampai Rp 1 triliun.
"Jika lahan dibutuhkan lahan 2 hektare, kita akan mampu menyediakan 10 hektar. Namun bila Pemko yang menyediakan anggaran, kami mungkin tak mampu dengan kondisi anggaran dimiliki sekarang," ujarnya.
Kepala DLH Langsa, Umar SH, merincikan, Kota Langsa selama ini menghasilkan sekitar 90 ton sampah setiap harinya, apalagi seperti musim buah durian sekarang volume bisa sampai 100 ton setiap harinya.
Usai bertemu Wali Kota, Ceo dan Founder Ministry Of Waste, Samanta Skrivere, anggota DPRA, M Rizky, dan didampingi pihak DLH Langsa, sorenya melihat langsung lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Keumuning. (*)