Pemerintah Aceh Perlu Pikirkan Langkah Kongkret Hindari Dampak Terburuk Wabah Virus Corona

Pemerintah Aceh Perlu Pikirkan Langkah Kongkret Hindari Dampak Terburuk Wabah Virus Corona

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh dinilai perlu memikirkan langkah-langkah kongkret dan strategis dalam menangani virus Corona COVID-19.

Perkembangan terkini, di Indonesia dilaporkan ada 96 kasus positif Corona, bertambah dari sehari sebelumnya yang berjumlah 69 kasus. Dari 69 kasus ini, total ada 4 orang yang telah meninggal dunia.

Sedangkan di Aceh, hingga saat ini diketahui belum ada warganya yang positif terinfeksi virus mematikan tersebut.

RSUZA Banda Aceh sebelumnya memang sempat merawat 10 pasien yang diduga terinfeksi. Tetapi seluruhnya telah diizinkan pulang karena dari hasil pemeriksaan dipastikan tidak terinfeksi alias negatif.

Meski demikian, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, mengingatkan Pemerintah Aceh agar meningkatkan kewaspadaan melalui kebijakan-kebijakan yang kongkret.

“Penting bagi pemerintah Aceh untuk melihat berbagai hal agar kemungkinan terburuk itu tidak terjadi,” katanya kepada Serambinews.com, Sabtu (14/3/2020).

• Cegah Corona di Aceh, Plt Gubernur Nova Iriansyah Keluarkan Surat Edaran Minta Masyarakat Jaga Wudhu

• Polda Imbau Warga Antisipasi Perampok Bermodus Tim Medis Corona  

• Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Positif Terjangkit Virus Corona, 2 Pekan Tak Tampil di Publik

Melalui penanganan yang tepat diharapkan kemungkinan terburuk dari mewabahnya virus mematikan itu bisa dihindari.

Hal itu, lanjut Zulfikar, baru bisa terwujud jika Pemerintah Aceh melibatkan semua pihak secara konkrit, baik itu media, mahasiswa, maupun perangkat gampong.

“Jangan ada anggapan remeh dengan kemungkinan virus Corona tidak sampai sampai ke Aceh,” imbuh Zulfikar Muhammad.

Beberapa langkah yang telah dilakukan selama ini, menurutnya, juga masih belum berjalan maksimal. Seperti nomor telepon pelaporan masyarakat di RSUZA yang tidak bisa tersambung.

Selain itu juga masih adanya tumpang tindih informasi yang membingungkan masyarakat. 

Direktur Koalisi NGO HAM Aceh ini juga menyarankan Pemerintah Aceh agar menghindari memberikan pernyataan yang bisa membuat kepanikan, seperti misalnya terkait ketiadaan alat di RSUZA.

• Istri Robohkan Rumah Karena Suami Selingkuh, Upaya Mediasi Tidak Berhasil

• Toke Seum Pimpin DPW PA Kota Langsa

• Biasa Dilakukan, Membungkus Makanan Panas dalam Kantong Plastik Picu Kanker Mematikan bagi Perempuan

Untuk itu, Koalisi NGO HAM Aceh memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Aceh terkait penanganan virus Corona:

1. Perlu dibentuk pusat informasi Pemerintah Aceh dalam rangka sosialisasi Covid-10 ke semua lapisan masyarakat, misalnya sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui penyebaran SMS ke semua pengguna handphone di Aceh.

2. Pemerintah Aceh perlu menyusun skema pelaporan mulai dari tingkat desa hingga tingkat propinsi. Misalnya dengan menugaskan secara khusus kader posyadu, bides, pukesmas, rumah sakit kabupaten sampai ke rumah sakit propinsi.

3. Perlu dipikirkan rencana khusus atas potensi penyebaran virus Corona di satu kawasan padat penduduk/kumuh, misalnya dengan melakukan evakuasi atau lain sebagainya.

4. Perlu ada pusat informasi yang jelas. Hal ini sangat berguna mengendalikan berbagai potensi informasi hoaks yang akan menimbukan kepanikan di tengah-tengah masyarakat.

5. Penyiapan armada pengangkutan pasien yang disertai fasilitas pelindung bagi tenaga keperawatan atau tenaga medis yang membawa pasien dari daerah asalnya ke pusat penanganan di RSUZA.

6. Penting bagi pemerintah Aceh untuk melihat berbagai hal agar kemungkinan terburuk itu tidak terjadi, dan itu hanya bisa terjadi dengan melibatkan semua pihak secara konkret, baik itu media, mahasiswa, dan perangkat gampong.(*)