Baca tanpa iklan
Mereka protes karena tak tercatat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan menilai sebagian penerima lain tak tepat sasaran.
Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Puluhan warga Gampong Rukoen Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendatangi kantor keuchik setempat, Jumat (12/6/2020).
Mereka protes karena tak tercatat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan menilai sebagian penerima lain tak tepat sasaran.
Aksi ini didominasi kaum ibu-ibu itu, mereka membawa sejumlah kertas karton berisi tentang penerima BLT-DD yang dinilai tidak tepat sasaran.
Warga yang ikut dalam aksi ini merasa dirinya harus mendapatkan bantuan dari desa ini mengingat perekonomian mereka ikut terdampak covid-19.
Salah seorang warga setempat, Mustafit meminta Plt Keuchik Rukoen Damee, agar menyerahkan BLT-DD kepada seluruh warga yang dinilai layak mendapatkan, dan tidak pilih kasih.
Dengan anggaran Rp 1 miliar lebih, katanya, maka BLT-DD Gampong Rukoen Damee sebesar Rp 250 juta, sehingga bisa dibagi merata, sehingga mereka yang melakukan aksi ini dapat menerima.
• Siswi SMP Alami Pendarahan, Ternyata Baru Melahirkan, Bayinya Tewas di Sawah, Siapa Ayah Bayi?
• VIDEO - Rumah Pasutri Positif Covid-19 di Lhokseumawe Disemprot Disinfektan
• Arab Saudi Kembali Berduka, Seorang Perawat Meninggal Terkena Virus Corona
"Kami mempertanyakan kepada keuchik, apa alasan dirinya, tidak menetapkan kami ini sebagai penerima BLT.
Padahal kami juga berhak mendapatkan dana BLT ini, dan anggaran juga banyak," ujar Mustafit kepada Serambinews.com, Jumat (12/6/2020) seusai melancarkan aksi protes.
Karena, kata Mustafit, puluhan warga yang melancarkan aksi protes itu, bukanlah PNS, dan tidak masuk dalam panerima bantuan BST dan PKH, sehingga sangat layak dan masuk dalam kategori penerima BLT.
"Kami bukan pegawai negeri sipil, kami ini petani, sama dengan penerima lain, kenapa kami tidak dapat," tegasnya.
Selain itu, ia meminta Plt Keuchik segera umumkan dan menempalkan nama-nama pemerima BLT tersebut, sehingga seluruh masyarakat bisa menilai, apakan BLT yang didata tetap sasaran atau tidak.
"Kami menilai ini aneh, di desa lain, nama-nama diumumkan, sementara di gampong ini, tidak diumumkan, ada apa?,"
Hal senada juga disampaikan oleh Nelly Diana. Ia meminta Plt Keuchik Gampong Rukoen Damee memberikan dana BLT-DD secara merata dan adil.
"Kami juga meminta, agar puluhan warga yang tidak masuk ini, segera didata, dan dicairkan dananya," ujar Nelly Diana.
Selain itu, Nelly mendesak keuchik, harus jujur, dan transparan dalam menyerahkan bantuan BLT-DD tersebut.
"Apabila, tuntutan kami tidak segera direalisasikan, maka, kami akan bersikap tegas dan menyegel kantor kechik Rukoen Damee," tegasnya.
Aksi warga ini tak hanya diterima keuchik setempat, tetapi juga Camat Babahrot, Drs Alharis dan perwakilan Polsek dan Koramil.
Sementara itu, keuchik Rukoen Damee, Sayuthi mengaku apa yang dilakukan itu sudah sesuai aturan, dan tepat sasaran.
"Insya Allah, 103 BLT-DD itu sesuai anggaran yang tersedia, dan apa yang kita lakukan sesuai aturan, dan sesuai dengan hasil konsultasi dengan camat," keuchik Rukoen Damee, Sayuthi.
Bahkan, Sayuthi mengaku bahwa dirinya, sudah mengusulkan, nama-nama yang tidak dapat BLT-DD ke bupati untuk dimasukkan dalam daftar penerima bantuan dari APBK.
"Intinya, saya sudah bekerja maksimal, agar seluruh warga dapat bantuan ini, maklum saja, nama saja kita meminta, pasti ada proses dan butuh waktu yang harus kita tempuh," pungkasnya.
Camat Bahahrot, Drs Alharis di depan masyarakat, mengatakan bahwa tidak semua warga mendapatkan bantuan BLT-DD tersebut.
"Jadi semua ada ketentuan dan aturannya, jadi kami mohon besabar," ujar Camat Bahahrot, Drs Alharis.
Bahkan, ia mengaku akan duduk bersama keuchik untuk mencari jalan keluar, sehingga persoalan tersebut bisa diatasi.
"Jadi, yang tidak dapat, kita coba cari solusinya," pungkasnya.
Sebelum membubarkan diri, para warga itu memberikan waktu beberapa hari kepada Plt Keuchik dan Camat untuk mencari solusi, dan jalan terbaik, jika tidak mereka mengancam menyegel kantor desa setempat. (*)