Baca tanpa iklan
ZULKIFLI, M.Kom., Akademisi Universitas Almuslim Peusangan, melaporkan dari Bireuen
PAGI itu, Minggu (21/6/2020) sinar mentari tak begitu panas, tetapi suasana di depan rumah bekas hunian Ampon Chiek Peusangan yang sudah dipoles jadi gedung megah Kampus Universitas Almuslim terasa agak ramai. Terutama ramai oleh lalu lalang beberapa pejabat serta para mantan tokoh dan pejabat saat awal lahirnya Kabupaten Bireuen.
Mantan pejabat dan tokoh itu terlihat tak ada yang muda lagi, umurnya rata-rata sudah di atas setengah abad. Mereka inilah para mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bireuen yang sekarang disingkat DPRK.
Kehadiran mereka ke Kampus Ampon Chiek Peusangan, Universitas Almuslim, adalah dalam rangka silaturahmi atau temu kangen anggota DPRD Bireuen masa keanggotaan tahun 2000-2004 dan 2004-2009.
Ketua panitia silaturahmi itu, Drs H Ridwan Khalid, menyampaikan bahwa reuni dan silaturahmi tersebut dihadiri oleh hampir semua anggota DPRD angkatan pertama dan kedua. Berlangsung dalam suasana kekeluargaan penuh nostalgia.
Ide awal silaturahmi ini diprakarsai oleh H Ahmad B Namploh dan beberapa kawan lainnya, kemudian ditindaklanjuti oleh Drs Anwar Idris sebagai donatur. Politikus PPP ini kini merupakan Anggota DPR RI asal Aceh. Ia abang dari Dr Amiruddin Idris, mantan rektor Universitas Almuslim Bireuen yang kini hijrah ke Banda Aceh karena terpilih jadi Anggota DPRA.
Bagian Aceh Utara
Kabupaten Bireuen awalnya merupakan wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan status sebagai wilayah pembantu bupati. Kemudian, Bireuen jadi kabupaten otonom sejak 12 Oktober 1999 hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999.
Awal mula melahirkan lembaga legislatif di kabupaten baru ini sangatlah berat karena kondisi daerah saat itu dalam suasana konflik bersenjata. Para anggota DPRD pertama ini merupakan hasil opsi dari anggota DPRD Aceh Utara dengan jumlah 35 kursi, berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Bireuen saat itu.
Setelah dimekarkan menjadi daerah otonom tersendiri, Drs Hamdani Raden pun ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Bireuen dengan tugasnya membentuk struktur pemerintah dan lembaga legislatif. “Jumlah anggota DPRD periode pertama dan kedua semuanya 70 orang, sudah meninggal 20 orang. Mereka yang masih hidup hari ini bernostalgia, juga ada yang datang bersama istri,” jelas Ridwan Khalid.
Selain anggota DPRD, silaturahmi itu juga dihadiri oleh mantan Pj Bupati Bireuen, Drs Hamdani Raden serta mantan bupati dan wakil bupati terpilih produk DPRD periode pertama, yakni Drs Mustafa A Glanggang bersama wakilnya, Dr Amiruddin Idris MSi.
Menurut Anwar Idris, acara silaturahmi ini merupakan ajang untuk melepas kangen bersama sahabat dan teman yang telah mengabdi penuh suka duka saat awal lahirnya Kabupaten Bireuen. “Itulah tujuan utama kami bertemu hari ini, karena ada di antara kami sudah sejak lama jarang bertemu, sambil bercerita, dan mengingat kembali masa-masa pahit getir awal mula melahirkan lembaga legislatif di Bireuen,” kata Anwar.
Hamdani Raden dengan suara agak tersendat menuturkan perjuangan awal di tengah berbagai tantangan proses pembentukan perangkat pemerintahan di Bireuen, termasuk proses melahirkan lembaga dewan yang merupakan perintah undang-undang bagi daerah pemekaran.
“Dengan berbagai kekurangan, baik SDM maupun fasilitas, alhamdulilah berkat kekompakan dan kebersamaan berbagai pihak dan dukungan masyarakat yang luar biasa waktu itu, akhirnya bisa lahir lembaga DPRD. Juga lahir berbagai perangkat sekretariat pemerintahan yang terisi berbagai SDM yang kala itu diambil dari berbagai kabupaten/kota,” kata Hamdani bermimik sedih.
Ridwan Khalid menambahkan bahwa anggota DPRD periode pertama di “Kota Juang” itu dilantik malam hari, tepatnya Sabtu, 9 Juni 2001 dalam suasana sederhana. “Tempatnya sangat sempit dan kondisi psikologis pihak yang dilantik dan yang melantik sangat tercekam. Maklum, saat itu eskalasi konflik sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan digelar pelantikan pada siang hari,” ungkap Ridwan Khalid saat mengenang masa-masa awal jadi anggota DPRD.