Baca tanpa iklan
Anggota DPR RI dari DPIP Juliari Batubara dipanggil Presiden Jokowi di Istana Presiden Jakarta, Selasa (22/10/2019). (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)
Berdasarkan pendapat Ujang, Mensos Juliari juga layak diganti.
Juliari dianggap tak bisa mengendalikan pendistribusian bantuan sosial (bansos) Presiden kepada masyarakat.
Dalam beberapa kesempatan Jokowi diketahui memang menyoroti soal lambannya penyaluran bansos.
"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos segera sampai ke masyarakat ternyata di lapangan banyak kendala dan problemnya memang masalah prosedur yang berbeli-belit, padahal situasinya situasi tidak normal (ekstraordinary)," kata Jokowi dalam Ratas 19 Mei 2020 sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet.
Jokowi memerintahkan agar penyaluran bansos dilakukan secara cepat.
"Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh karena itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksana di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan," ujarnya.
3. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Ida Fauziah mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).(KOMPAS.com/Ihsanuddin) (KOMPAS.com/Ihsanuddin)
Selanjutnya ada Menaker Ida Fauziah.
Ujang berpendapat, Ida Fauziah dinilai tidak bisa mengendalikan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mengingat saat pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia banyak karyawan yang dirumahkan atau di-PHK.
Pada (18/4/2020) lalu, Ida juga menyampaikan bahwa berdasarkan data per 16 April 2020 terdapat total 1,9 juta orang yang di PHK maupun dirumahkan akibat pandemi.
4. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly
Yasonna Laoly (Tribunnews/IRWAN RISMAWAN)