Baca tanpa iklan
“Selain itu, UMP, UMK, dan UMK sektoral dihilangkan dan diganti dengan upah kerja per jam dan hal-hal lainnya yang berdampak merugikan buruh,” ungkap Sofyan.
Sementara itu, salah satu juru bicara aksi demo, mengatakan, disahkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law memberikan kemudahan bagi investasi, dan bukan untuk kepentingan rakyat.
Sementara berdasarkan UUD 1945 disebutkan, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Tapi UU Cipta Kerja omnibus law yang disahkan oleh DPR ini bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan kapitalisme,” teriak koordinator aksi demo.
Oleh karena itu, mereka sepakat menutut dan menolak disahkannya omnibus law ini.
Jika tidak dibatalkan, maka kita akan lakukan revolusi.
Anggota DPRK duduk di tanah
Sebelumnya diberitakan para Anggota DPRK Aceh Timur, diajak duduk di atas tanah oleh massa pendemo tolak UU Cipta Kerja, di depan gedung DPRK Aceh Timur, Senin (12/10/2020).
Tak terkecuali Ketua DPRK Aceh Timur, dan puluhan anggota DPRK lainnya juga ikut duduk bersama massa mahasiswa, ormas, dan serikat buruh.
Kemudian, Koordinator Aksi Demo, Zulkifli, menyampaikan tuntutan di hadapan para anggota DPRK Aceh Timur, yang dikawal aparat keamanan yang dipimpin Kapolres dan Wakapolres Aceh Timur.
Sebelumnya, sempat terjadi aksi saling dorong antara massa pendemo dengan aparat keamanan, karena massa berambisi masuk ke dalam gedung DPR.
Namun, ambisi massa untuk masuk ke dalam gedung DPRK berhasil dihalau aparat keamanan dengan baik, tanpa terjadi anarkis, dan kekerasan.
Semangat massa menyampaikan orasi semakin berapi-api seiring gembulan asap pekat menyelimuti lokasi demo dari ban bekas yang dikabar.
Setelah massa dihalau aparat keamanan, massa sempat melemparkan batu, dan botol minuman ke arah petugas. Namun, tak berlangsung lama penyampaian orasi berjalan tertib.
Zulkifli koordinator aksi demo mengatakan, pihaknya datang ke DPRK untuk meminta para wakil rakyat tersebut mengambil sikap terkait disahkan-nya UU Omnibus Law Cipta Kerja.