Baca tanpa iklan
Pengembangan komuditas unggulan tersebut dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi paling barat Indonesia ini.
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh berkomitmen akan mengembangkan nilam di beberapa daerah di Aceh.
Pengembangan komuditas unggulan tersebut dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi paling barat Indonesia ini.
Pernyataan itu berkembang dalam seminar web nasional series yang diselenggara oleh Nilam Aceh Heritage (NAH) pada Sabtu (10/10/2020) lalu.
Dalam diskusi itu, para pihak sepakat mengembalikan nilam sebagai komuditi unggulan Aceh sebagaimana yang pernah dipelopori pada zaman dahulu.
Baca juga: Per 12 Oktober, Total Pasien Positif Covid di Aceh Capai 5.842 Orang, Ini Data yang Meninggal
Baca juga: Kena Serangan Jantung, Ini Langkah Awal Tangani Penyakit Jantung di Rumah
Baca juga: Dua Gampong di Aceh Barat Daya belum Salur BLT-DD Tahap II, Berikut Perkembangan Seluruhnya di Abdya
Kegiatan itu terselenggara atas dukungan Unsyiah, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT)-RI, Atsiri Riset Center Unsyiah, Pemerintah Aceh melalui Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K-Aceh) dan Bank Indonesia.
Adapun pembicara pada seminar itu yaitu, Kepala BPPT-RI Hammam Riza, Senior Advisor Word Bank Indonesia Tarmizi A Karim, Kepala ARC-Unsyiah Syaifullah Muhammad, dan Sekretaris Eksekutif TKP2K Aceh Hasrati Ali. Informasi tersebut disampaikan ke Serambinews.com melalui rilis pada Senin (12/10/2020).
Hasrati Ali dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh pada tahun 2021 berencana mengembangkan nilam dan komoditas lainnya di beberapa kabupaten/kota di Aceh dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Sistem pengembangan komoditas ini dilakukan secara terpadu meliputi kegiatan hulu-hilir, termasuk juga pertahanan petani agar konsisten membudidaya nilam juga perlu disiapkan,” ungkap dia.
Saat ini, tanaman nilam mulai dikembangkan oleh masyarakat kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Barat dan bahkan juga di kawasan Aceh Besar seperti di Lamteuba dan Lhoong.
Di pesisir timur, seperti Aceh Utara dan Pidie, khususnya daerah Geumpang. Dari informasi yang dihimpun Serambi, untuk harga beli nilam di tingkat petani saat ini cukup tinggi, mulai Rp 750.000 hingga Rp 800.000 per kg.
Sementara Tarmizi A Karim yang juga mantan Pj Gubernur Aceh mengusulkan agar dana desa yang jumlahnya sangat besar bisa dialokasikan untuk pengembangan budidaya nilam Aceh.
Tentunya penggunaan dana desa melalui musyawarah antar desa.
“Dana desa pada tahun 2021 bisa difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat paca wabah Covid-19 melalui program seperti desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan juga fokus pada pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelolah oleh Bumdes atau Bumdes Bersama,” ujarnya.
Dipenghujung pembahasannya, Tarmizi yang juga mantan Irjen Kemendagri RI ini meminta pemerintah memberi pembinaan kepada kelompok masyarakat sehingga alokasi pemanfaatan dana desa dapat diarahkan dalam mendukung pengembangan komoditas nilam di Aceh.(*)