Baca tanpa iklan
BANDA ACEH - Tiga elemen masyarakat sipil seperti MaTA, LBH Banda Aceh, dan Flower Aceh yang menamakan dirinya Pokja untuk Integritas Rekrutmen Komisi Informasi Aceh (KIA) memberi masukan kepada Komisi I DPRA jelang pelaksanaan fit and proper test calon komisioner KIA periode 2020-2024 pada Rabu dan Kamis (14-15/10/2020).
Juru Bicara Pokja, Hafidh kepada Serambi, Selasa (13/10/2020) mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran pihaknya terhadap calon komisioner, sebagian besar mereka sama sekali belum ada pengalaman mengelola isu-isu keterbukaan informasi.
"Baik dilihat dari riwayat pekerjaan, pendapat/opini yang dapat diakses oleh publik. Tentu, temuan-temuan ini menjadi pertimbangan Komisi I DPRA untuk menentukan kandidat yang benar-benar berintegritas dan mememiliki kapasitas yang baik untuk dipilih," kata Hafidh.
Karena itu, elemen sipil berharap Komisi I DPRA memilih calon komisioner yang berintegritas. Penekanan ini penting mengingat peran strategis para komisioner periode mendatang dalam pemenuhan hak setiap warga negara terhadap informasi publik, khususnya di Aceh.
"Dalam penyelesaian sengketa informasi publik sangat memerlukan sosok komisioner yang memiliki rekam jejak yang baik dan tidak cacat moral dan memiliki kapasitas. Jangan sampai tidak punya kemampuan dan pengalaman dalam kerja-kerja mendorong keterbukaan informasi publik di Aceh," ujarnya.
Selain itu, lanjut Hafidh, pihaknya juga mengusulkan agar ada keterwakilan calon incumbent dalam komposisi komisioner KIA yang baru. Hal ini agar tidak timbul 'kegoncangan' di tubuh KIA karena diisi oleh personel baru, sehingga tampak seperti memulai dari awal kembali kerja-kerja sebagai komisioner.
Elemen sipil juga meminta Komisi I DPRA mempertegas komitmen komisioner KIA yang baru nantinya agar bekerja penuh waktu. Karena selama ini, ada komisioner yang tidak bekerja penuh waktu sehingga penting untuk mempertegas kembali komitmennya dalam menjalankan tugas sebagai komisioner.
"Kita juga berharap adanya pertimbangan keterwakilan perempuan yang terpilih sebagai komisioner KIA ke depan. Dengan catatan Komisi I DPRA harus benar-benar melihat kapasitas dan integritas yang baik. Diharapkan tetap ada minimal satu calon perempuan terpilih ke depan," pungkasnya.(mas)