Berita Banda Aceh

Begini Permintaan Fraksi di DPRA kepada Gubernur, Dalam Pendapat Akhir terhadap RAPBA Rp 16,9 T

Penulis: Herianto
Editor: Mursal Ismail
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, disaksikan Sekda Aceh, Taqwallah, dan empat pimpinan DPRA, teken qanun yang sudah disahkan dewan dalam sidang paripurna di Gedung Utama DPRA, Senin (30/11/2020).

Permintaan itu antara lain disampaikan Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PAN. 

Laporan Herianto | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sejumlah fraksi di DPRA memberikan pendapat akhir terhadap Nota Keuangan RAPBA 2021 Rp 16,990 triliun.

Dalam pendapat akhir itu, intinya mereka meminta Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, tahun depan agar membuat dan menjalankan program lebih lebih yahut dan signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. 

Permintaan itu antara lain disampaikan Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PAN. 

Pasalnya, hingga kini Aceh masih nomor dua termiskin di Sumatera dan nomor tujuh nasional, padahal anggaran sangat banyak. 

“Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2019 sebesar 810 ribu jiwa atau 15,01 persen.

Sementara pada Maret 2020 jumlahnya bertambah menjadi 819 ribu orang, naik menjadi 15,32 persen, terjadi penambahan sebesar 9.000 orang,” kata Jubir Partai Gerindra, Asib Amin. 

Baca juga: Jangan Sepelekan Minum Air Hangat, Ternyata Memiliki Manfaat Luar Biasa, Ini Salahsatunya

Baca juga: Keuchik tak Perlu Risau, Gaji Tertunggak Tahun Ini akan Dibayar 2021, Begini Penjelasan Kepala DMKG

Baca juga: Hasil Penelitian, Makan Buah Mangga Bisa Bantu Kurangi Masalah Keriput di Wajah

Hal ini disampaikannya saat membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra dalam sidang paripurna pengesahan RAPBA 2021 menjadi Qanun APBA 2021 di ruang utama Gedung DPRA, Senin (30/11/2020).

Ungkapan yang serupa juga dilontarkan Jurubica Fraksi Partai Aceh, Yahdi Hasan dan Tarmizi.

Dalam pendapat akhir fraksinya mereka mengatakan, Aceh saat ini menduduki rangking kedua dalam persentase penduduk miskinnya di Pulau Sumatera dan rangking tujuh secara nasional.

Padahal, kata Yahdi Hasan, nilai APBA berada di peringkat lima besar nasional dibanding penduduk hanya Rp 5,2 juta. 

Juru Bicara PAN, Tezar Azwar, mengatakan dana otonimi khusus Aceh yang sangat besar mencapai Rp 7 – Rp 8 trilliun itu, hendaknya difokuskan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Aceh dan pengangguran.

"Yang menjadi persoalan bagi Aceh saat ini adalah pada saat masih menerima dana otsus yang besar, disaat itu angka kemiskinannya dan penganggurannya masih tinggi.

Penganggurannya hampir mencapai 7 persen dari jumlah penduduknya 5,2 juta jiwa," sebut Tezar.

Halaman
12

Berita Terkini