Baca tanpa iklan
Sementara itu dalam kesempatan yang sama PM Malaysia mengatakan bahwa pihaknya juga memandang serius kondisi politik yang terjadi di Myanmar. Menurutnya kudeta yang terjadi merupakan kemunduran demokrasi di Myanmar.
Oleh karena itu ia setuju untuk mengutus Menlu agar menjajaki pertemuan antar Menlu se-ASEAN . "Ini, saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar Negeri diberi mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu masyarakat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam," kata Muhyiddin dalam bahasa Melayu.
Dalam pertemuan dibahas pula soal nasib pekerja migran Indonesia. "Saya menyampaikan apresiasi penghargaan atas kerjasama perlindungan WNI di Malaysia terutama selama pandemi dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia pada pemerintah Malaysia," kata Presiden Jokowi.
Presiden mendorong dibuatnya nota kesepahaman atau MoU baru mengenai perlindungan PMI Indonesia.
"Terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, saya menekankan pentingnya penyelesaian, pembuatan MOU, MOU baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia," katanya.
Tidak hanya itu, Presiden juga mendorong dirancangnya one channel system dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Tujuan untuk mencegah adanya perdagangan manusia atau human trafficking.
"One channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia," pungkasnya.
PM Muhyiddin meminta Jokowi untuk memerintahkan perwakilan Indonesia di Malaysia agar mensosialisasikan program amnesty bagi tenaga kerja ilegal.
Dia juga meminta Jokowi untuk memastikan pekerja migran Indonesia (PMI) yang datang ke Malaysia melalui jalur yang legal.
"Saya telah memohon kepada Bapak Presiden sebagai perwakilan Indonesia di Malaysia dapat mewarwarkan program rekalibrasi atau pemutihan ataupun amnesty untuk mereka pulang ada program rekalibrasi tenaga kerja sehingga bulan June tahun ini. Juga telah meminta kerja sama dari Bapak Presiden untuk memastikan WNI yang ingin datang bekerja di Malaysia memasuki Malaysia melalui saluran yang sah," ujar Muhyiddin.
Terkait diskriminasi minyak sawit, Muhyiddin menegaskan, Malaysia berada di jalur yang sama dengan Indonesia. Malaysia, kata dia, mengecam kampanye antiminyak sawit yang dilakukan di negara-negara Eropa, Australia dan Oseania.(TribunNetwork/fik/wly)