Baca tanpa iklan
Kemudian, program tersebut pun disosialisasikan kepada semua bupati di Papua.
Lalu dikoordinasikan dengan pimpinan TNI Angkatan Darat, sampai akhirnya dipresentasikan kepada Menteri Pertahanan.
Dari pihak-pihak yang dijajaki tersebut, semuanya menyambut baik program 1.000 prajurit otonomi khusus.
Pendaftaran pun dibuka mulai Agustus-September 2020, untuk merekrut 1.000 calon Bintara Otonomi Khusus Papua Barat.
"Ya sudah kita langsung pasang baliho di seluruh Papua Barat, di kabupaten sampai di pelosok-pelosok," ungkapnya.
Saat itu, ia berharap setiap kabupaten/kota di Papua Barat bisa merekrut 100 orang.
Sehingga, dari 12 kabupaten dan satu kota bisa dikumpulkan kurang lebih 1.300 pemuda Papua.
"Dari 1.300 ini kita seleksi pasti akan menyusut itu, sampai pas 1.000."
"Sudah sesuai dengan kemampuan dan kekuatan dana yang ada dari otonomi khusus kita bisa laksanakan pendidikan itu, akhirnya syukur alhamdulillah," katanya.
Saat proses rekrutmen berjalan, Ali Hamdan Bogra kemudian dipanggil KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, dan mendapat promosi jabatan menjadi Koordinator Staf Ahli KSAD.
Pangkat di pundak Ali Hamdan Bogra bertambah dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal, alias bintang tiga.
Program 1.000 calon Bintara Otonomi Khusus tetap berjalan, dan dilanjutkan Pangdam XVII/ Kasuari penggantinya Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa.
"Pangdam yang berikutnya langsung melanjutkan apa yang sudah dicanangkan saya."
"Karena pemerintah provinsi juga sudah mulai menyiapkan anggarannya untuk pendidikan," jelasnya.
Sebelum mengemban jabatan baru di Mabes AD, Ali Hamdan Bogra pun menitipkan pesan kepada Gubernur Papua Barat, agar program 1.000 calon Bintara Otonomi Khusus tetap berjalan.