Baca tanpa iklan
Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) bersama ketua dan anggota Komisi B DPRK melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kios pengecer pupuk bersubsidi, Kamis (11/3/2021).
Sidak yang dilakukan anggota DPRK Abdya itu menyahuti keluhan masyarakat tentang banyaknya petani di Abdya yang tidak masuk dalam sistem rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) sebagai syarat bisa membeli pupuk bersubsidi di kios pengecer yang ditentukan.
“Sidak kios-kios ini untuk merespons keluhan petani yang sulit mendapat pupuk bersubsidi dari kios pengecer,” ujar Hendra Fadhli SH didampingi Ketua Komisi B H Munir H Ubit didampingi anggota Munandar.
Menurutnya, kios pengecer tidak bisa menjual pupuk tersebut, karena calon pembeli tidak terdaftar dalam RDKK.
“Kios tidak salah, mereka sudah menjalankan sesuai aturan,” sebut politisi Partai Aceh tersebut.
Untuk itu, kata Hendra, pihaknya akan memanggil dinas pertanian dan penyuluh meminta penjelasan, kenapa banyak petani masuk dalam RDKK yang berdampak tidak bisa membeli pupuk bersubsidi.
• Komisi IV DPR Aceh Pantau Waduk dan Jalan Penghubung Dua Kabupaten di Pidie Jaya
• Kapolres Lhokseumawe Tinjau Posko Karhutla Meurah Mulia
“Sidak ini bukan untuk mencari kesalahan, dan siapa yang salah, namun sidak ini bersifat mencari informasi sebenarnya di lapangan, sehingga petani yang tidak masuk dalam RDKK bisa masuk,” pungkasnya.
Hal senada juga disampai oleh Ketua Komisi B H Munir H Ubit. Ia mengatakan, hasil peninjuan dan wawancara kepada ketua kelompok, keujren, dan kios-kios itu, ditemukan banyak petani memiliki sawah tidak masuk dalam RDKK.
Akibatnya, petani akan menaman padi dalam waktu dekat, terancam tak dapat membeli pupuk bersubsidi.
“Rencananya Senin atau dalam waktu dekat, kita akan menggelar RDP dengan sejumlah pihak, guna mempertanya ini, agar petani yang akan turun ke sawah, bisa dapat membeli bersubsidi,” ujar politisi Golkar tersebut.
Hasil sidak ke lapangan itu, kata Munir, akan menjadi bahan dasar yang akan dipertanyakan olehnya kepada dinas dan penyuluh. Apalagi, lanjutnya, kuota pupuk yang diberikan itu sangat terbatas, khusus pupuk jenis NPK Phonska.
“Ini juga persoalan, bagaimana cara mengatasinya, bisa masyarakat satu hektare 6 hingga 8 sak (isi 50 kg), sementara kuota yang diberikan hanya 1 hingga 2 sak saja, ini juga masalah dan harus ada solusinya,” ujarnya.
Bukan itu saja, katanya, bagaimana kuota pupuk untuk para petani yang menanam sayur, dan cabe serta tanam muda lainnya yang juga membutuhkan pupuk bersubsidi, sementara mereka tidak masuk dalam RDKK.
“Ini juga masalah, kuota hanya diberikan untuk petani ke sawah, padahal petani cabe juga butuh, ini mungkin juga harus dicari solusinya, sehingga tidak terkesan pilih kasih, karena mereka juga butuh pupuk bersubsidi juga,” pungkasnya.(*)