Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pada 1 Februari lalu, Indonesia mencatat momen penting dalam pengembangan perbankan Syariah, setelah tiga bank Syariah milik Pemerintah merger menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dengan kemampuan dan kapasitas BSI sebagai bank terbesar ke-7 di Indonesia, tentunya akan dapat berperan lebih besar dalam perekonomian nasional termasuk di Aceh.
“Kami tentu mendukung penuh langkah tersebut, sejalan dengan kekhususan Aceh yang menerapkan prinsip Syari’at Islam, termasuk dalam sistem ekonomi dan perbankan.
Eksistensinya semakin kuat dengan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah,” kata Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT dalam sambutannya pada Sosialisasi Dukungan Perbankan Syariah dalam Mendukung Kegiatan Ekspor Impor di Aceh, di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu (24/3/2021).
Baca juga: Ini Daftar Negara yang Jadi Langganan Indonesia Impor Garam
Ia menyampaikan Aceh merupakah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Komoditas yang dihasilkan dari sumber daya alam Aceh, terutama komoditas pertanian dan perikanan.
Apabila dikelola dengan baik, tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal, namun juga bisa memenuhi permintaan nasional bahkan global.
“Apabila semua potensi itu dapat dioptimalkan, maka Aceh akan menjadi salah satu pemain kunci dalam kegiatan ekspor Indonesia, dan juga berperan strategis dalam pengendalian impor melalui penyediaan barang substitusi impor,” sebutnya.
Dari sisi kegiatan ekspor impor di Aceh, dikatakan Nova, perbankan Syariah hendaknya dapat berkontribusi maksimal dalam penyediaan berbagai fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh eksportir dan importir.
Menurutnya, dengan adanya layanan perbankan, akan memudahkan pelaku usaha saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha dari luar negeri.
Hasil dari transaksi ekspor agar dapat masuk ke Aceh melalui perbankan, sehingga pendapatan ekspor dapat menghasilkan multiplier effect serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.
Ia juga menyampaikan sementara di sisi pengembangan industri pengolahan, dukungan perbankan dapat berupa pembiayaan kepada pelaku usaha, apalagi jika diberikan dengan skim pembiayaan murah khususnya kepada UMKM.
Baca juga: Rudal Supersonik AntiKapal Milik China, Musuh Cuma Punya Waktu 10 Detik Mencegatnya
“Dengan pembiayaan tersebut, diharapkan UMKM dapat naik kelas menjadi pengusaha yang lebih besar, dan dapat memproduksi barang jadi, atau minimal setengah jadi yang kemudian diekspor ke luar negeri,” sebut Nova.
Dalam hal ini, BSI sendiri menyatakan komitmennya untuk mendukung kegiatan ekspor impor di Aceh.
"Kita siap memberikan dukungan penuh dalam kegiatan ekspor impor di Aceh," kata CEO Regional I BSI Aceh, Nana Hendriana.
Nana mengatakan, pihaknya bertekad menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Aceh. Keyakinan itu didukung dengan layanan BSI yang semakin baik dengan 217 cabang di seluruh Aceh.
"Keberadaan BSI diharapkan menjadi energi baru pembangunan nasional dan Aceh khususnya, dan menjadi wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern," kata Nana.
Baca juga: Pemerintah Optimis Ekonomi akan Pulih Seiring Percepatan Vaksinasi dan Reformasi Struktural
Ia berkeinginan membawa BSI di Aceh menjadi BSI terbaik di antara regional-regional lain di Indonesia. Untuk itu ia meminta dukungan dari Pemerintah Aceh.
Sementara Kepala BI Aceh, Achris Sarwani menyampaikan khusus di Aceh, dengan berlakunya Lembaga Keuangan Syariah (LKS), menjadikan perbankan syariah sebagai tumpuan harapan para pelaku ekspor impor di Aceh dalam bertransaksi dengan pihak luar negeri.
“Kami melihat hal tersebut bukan hanya sebagai tantangan, melainkan juga peluang bagi perbankan syariah untuk memperbesar eksistensinya dalam industri keuangan di Indonesia, dengan menguasai 100 persen pangsa perbankan Aceh.
Dan Alhamdulillah, seiring dengan semakin dekatnya implementasi penuh Qanun LKS Januari 2022, lahir lah Bank Syariah Indonesia atau BSI,” sebutnya.
Baca juga: Setelah Jokowi Serukan Benci Produk Asing, Pemerintah Sepakat Impor Beras 1 Juta Ton
Dikatakan Achris, dengan kekuatan asset, jaringan kantor, teknologi, SDM dan pengalaman, diharapkan kehadiran BSI dapat menjawab berbagai kekhawatiran atau keraguan masyarakat Aceh terhadap layanan perbankan syariah pasca diberlakukannya Qanun LKS, termasuk dalam kegiatan ekspor impor.
“Tentunya kita tidak bisa memaksakan agar BSI langsung ready 100 persen untuk melayani semua kebutuhan nasabah, karena proses merger memerlukan waktu. Terlebih lagi di Aceh, karena yang merger bukan hanya tiga bank layaknya di provinsi lain, melainkan enam bank,” sebutnya.
Ia berharap dengan dukungan para nasabahnya serta stakeholder terkait, proses merger BSI akan berjalan dengan lancar dan cepat.
“Acara pada hari ini, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh, BI, dan stakeholder terkait dalam mendukung proses merger BSI agar berjalan dengan smooth,” kata Achris Sarwani. (*)
Baca juga: Kepengurusan PAN Banda Aceh Masih Disusun, Aminullah Usul Cek Zainal Jadi Ketua Harian