Baca tanpa iklan
BANDA ACEH - Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Muzakir Manaf, memberi peringatan keras (warning) kepada seluruh anggota DPRA dari partai tersebut.
Peringatan itu diberikan karena lemahnya kinerja anggota dewan selama ini di tengah kondisi Pemerintahan Aceh yang menurut Mualem sedang bermasalah.
Hal itu ditegaskan Mualem dalam rapat tertutup di Kantor DPA PA, Jalan Mohammad Hasan, Lueng Bata, Banda Aceh, Selasa (15/6/2021).
Rapat yang berlangsung pukul 14.00-21.00 WIB itu dihadiri seluruh Anggota DPRA dari Partai Aceh dan pimpinan DPA PA, serta tim monitoring dan evaluasi yang diketuai oleh Muharuddin.
“Mualem dalam pertemuan itu memberi peringatan keras kepada seluruh anggota DPRA karena selama ini kinerja mereka dianggap lemah,” kata Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh, Nurzahri, kepada Serambi, seusai rapat tadi malam.
Dalam pertemuan itu, menurut Nurzahri, Mualem mengatakan bahwa anggota DPRA dari PA sepertinya terlalu sibuk mengurus masalah dana aspirasi dewan atau pokok-pokok pikiran (pokir), sehingga abai dalam menelaah APBA yang harusnya berpihak kepada rakyat.
Selain itu, kata Nurzahri, Mualem juga menganggap peran anggota DPRA dari PA selama ini sangat lemah teruatama dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Gubernur dan Pemerintah Aceh.
Di antaranya, terkait gagalnya Pilkada 2022, masalah Kapal Aceh Hebat, pembatalan pembangunan rumah duafa dari Baitul Mal, karut marutnya dana refocusing Covid-19, porsi anggaran yang banyak habis untuk belanja pegawai, serta terkait implementasi UUPA dan MoU Helsinki yang belum 100 persen dilaksanakan.
“Mualem melihat semua masalah yang dihadapi Aceh saat ini seperti lolos dari pengawasan anggota dewan dari PA. Padahal, bila fungsi pengawasan DPRA berjalan, maka persoalan-persoalan yang menyebabkan Aceh terpuruk termasuk menjadi daerah termiskin di Sumatera, tidak akan terjadi,” ujarnya.
Karena itu, Mualem memberikan ultimatum agar kinerja anggota dewan, khususnya dalam pembahasan APBA 2022 dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Aceh ke depan harus ditingkatkan.
Mualem memastikan akan terus memantau kinerja seluruh anggota dewan PA.
“Bila tidak ada perubahan, Mualem dan pimpinan Partai Aceh lainnya akan memberikan sanksi tegas kepada para anggota dewan, bahkan mungkin sampai pada pencopotan. Peringatan ini diberikan kepada seluruh anggota DPRA dari PA, terkhusus kepada Ketua DPRA,” ungkap Nurzahri.
Dalam rapat yang dipimpin Azhari Cagee selaku Wakil Ketua DPA PA, Mualem juga menekankan tentang pentingnya menjaga kekompakan, baik sesama anggota dewan dari PA maupun dari partai lainnya.
Mualem, sambung Nurzahri, juga memerintahkan para wakil rakyat Aceh dari PA agar sering-sering turun ke daerah pemilihan untuk melihat kondisi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi mereka.
Sementara itu, Sekjen Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak, dalam rapat tersebut mengingatkan bahwa kinerja anggota dewan akan berefek pada citra partai pada Pilkada mendatang.
Terlebih, perolehan kursi Partai Aceh pada Pemilu 2019 lalu menurun drastis.
“Abu sangat berharap ini menjadi perhatian seluruh anggota partai, khususnya anggota-anggota yang telah mendapatkan jabatan publik agar dapat menunjukkan kinerja yang berpihak kepada rakyat. Sehingga Partai Aceh bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Aceh seperti pada Pemilu 2009 lalu,” ucap Nurzahri.
Baca juga: Politikus PNA Apresiasi Sikap Mualem yang Terima Penundaan Pilkada Aceh
Baca juga: Ketua PKK Aceh Jenguk Abu Doto di RSUZA
Rapat Alot, Muncul Desakan Ganti Anggota Dewan
Kemarin, jajajaran Pengurus Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) melakukan rapat tertutup di Kantor DPA PA, Jalan Muhammad Hasan, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.
Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPA PA, Muzakir Manaf alias Mualem dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak.
Rapat berlangsung dari pukul 14.00 WIB, dan baru berakhir menjelang tengah malam.
Rapat dihadiri oleh seluruh Anggota DPRA dari PA.
Informasi diperoleh Serambinews.com, rapat itu memang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja ketua dan seluruh anggota DPRA dari PA.
Rapat dikabarkan berlangsung panas sangat alot, hingga memunculkan desakan agar dilakukan pergantian ketua DPRA dan para anggota yang selama ini dinilai tidak becus.
Beberapa isu yang dibahas di antaranya terkait dengan macetnya pola komunikasi antara ketua dan anggota DPRA, juga terkait dengan masalah gagalnya Pilkada 2022.
“Desakan masalah ganto kon hanya untuk ketua, tetapi untuk dewan-dewan yang tidak bekerja maksimal,” ungkap salah seorang di internal Partai Aceh.
Desakan pergantian itu ungkap sumber tersebut disuarakan berulang-ulang oleh para anggota dewan kepada Mualem dan Abu Razak.
“Nyo Muallem dan Abu, meunyo na but anggota dewan yang hana butoi neu evaluasi, nye peurlee neuganto,”
“Meunyo Ketua DPRA hana butoi neu ganto ketua, meunyo ketua fraksi hana butoi maka neuganto, meunan chit meunyo lon hana butoi neuganto chit,” katanya mengutip pernyataan salah seorang peserta rapat.
Sumber tersebut juga mengungkapkan adanya perdebatan panas antara Ketua DPRA dan Komisi 1 DPRA terkait masalah surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan masalah Qanun Pilkada.
Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, yang dihubungi Serambinews.com, Selasa (15/6/2021) malam enggan mengomentari isu-isu yang berkembang tersebut.
“Nanti ya, saat ini rapat masih berlangsung,” ujarnya singkat.
Namun dia membenarkan bahwa rapat itu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja seluruh anggota DPRA dari PA, termasuk Ketua DPRA.
"Nanti seusai rapat akan kita informasikan ke teman-teman media. Rapat saat ini masih berlangsung," katanya saat dikonfirmasi Serambinews.com malam tadi.(yos)