Politikus PNA Apresiasi Sikap Mualem yang Terima Penundaan Pilkada Aceh

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sikap Ketua DPA Partai Aceh, Muzakkir Manaf atau Mualem yang menerima penundaan Pilkada Aceh yang masuk dalam skema pilkada serentak nasional tahun 2024 mendapat apresiasi dari politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA).

"Hal ini memperlihatkan jiwa besar seorang Mualem sebagai salah satu tokoh sekaligus pimpinan partai politik lokal (PA) di Aceh," kata politikus PNA, Muhammad MTA kepada Serambinews.com, Sabtu (8/5/2021).

Menurut MTA, sikap yang ditunjukkan Mualem penting disahuti oleh semua pihak di Aceh karena akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan pemerintahan ketika Gubernur Aceh di pimpin oleh seorang pejabat (Pj) dalam waktu yang lama nantinya.

"Pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait di Aceh perlu segera menjajaki hal-hal penting sebagai solusi bersama sebagai upaya menghilangkan atau meminimalisir potensi-potensi kecurigaan berlebihan terhadap kebijakan strategis nasional mengingat Aceh merupakan salah satu daerah khusus di Indonesia," ujarnya.

• Dewan Sebut Aturan Mudik Pemerintah Aceh Menzalimi Sopir Angkutan, Minta Dikaji Ulang

• Itu Ketentuan Undang-undang, bukan Ketentuan Saya

• Lagi, Satu Pasien Terpapar Covid-19 Meninggal Dunia di RSUCM Aceh Utara

Penjajakan hal-hal penting ini, lanjut MTA, harus dipikirkan bersama-sama agar potensi-potensi konflik hukum dan politik bisa dicairkan dengan menghasilkan skema-skema resolusi konflik yang baik dan bermartabat.

Komunikasi yang baik “Aceh-Jakarta” merupakan pondasi penting yang harus dijaga dan diperbaiki secara baik dan terpadu menghadapi kepemimpinan Aceh relatif lama ditangan seorang Pj kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota.

"Kita mengharapkan sikap Mualem ini bisa diikuti oleh semua pihak terutama pimpinan partai politik baik lokal maupun nasional sebagai langkah awal membangun kepercayaan yang lebih massif dan kompak," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menerima putusan pemerintah pusat terkait penundaan pilkada 2022 mendatang, yang menurutnya saat ini juga tidak memungkinakan lagi hal itu dipaksakan.

“Pada awalnya kita berharap kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan Pilkada tepat waktu dilaksanakan pada 2022,” kata Mualem saat melakukan silaturahmi bersama pengurus PA dan KPA di rumah Sayed Helmizuwar, Bendahara PA di Jalan Cot Lawang Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kamis (6/5/2021).

Tapi dengan berat hati, Mualem mengaku pihaknya tetap menerima putusan pemerintah pusat yang telah melakukan penundaan pilkada 2022 itu.

Sebelumnya, sambung Mualem, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya lobi politik dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan pilkada Aceh digelar tepat waktu yaitu tahun 2022 mendatang.

Namun dengan kondisi saat ini tentunya tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan pada 2022.

“Pada prinsipnya kita tidak menerima atas keputusan pemerintah pusat, akan tetapi apa boleh buat bergesernya pelaksanaan pilkada itu ya, sah-sah saja” ungkap mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini.(*)