Baca tanpa iklan
Penegasan saknsi itu tertuang dalam surat Nomor 440/2393 yang ditandatangani Sekda Pidie pada tanggal 24 September 2021.
Laporan Muhammad Nazar I Pidie
SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie akan dikenakan sanksi terhadap semua Aparatur Sipil Negara (ASN) jika PNS menolak vaksin.
Sanksi dikenakan terhadap ASN mulai, Jumat (1/10/2021).
Penegasan saknsi itu tertuang dalam surat Nomor 440/2393 yang ditandatangani Sekda Pidie pada tanggal 24 September 2021.
Surat tersebut telah diedarkan ke semua sekolah di Pidie.
" Surat tersebut sebagai tindak lanjut dari Instruksi Bupati Pidie Nomor: 440/09/1TR.13/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi PNS,
tenaga kontrak dan tenaga kerja outsourcing di lingkup Pemkab Pidie," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pidie, Mulyadi Nurdin, Lc MH, kepada Serambinews.com, Selasa (28/9/2021).
Ia menjelaskan, dalam surat Sekda yang ditujukan kepada seluruh SKPK Pidie disebutkan, bahwa pemberian sanksi kepada ASN yang tidak melakukan vaksinasi akan diterapkan mulai tanggal 1 Oktober 2021.
Rincian sanksi dikenakan kepada PNS.
Adalah penundaan pembayaran TPP dan honorarium atau insentif) bagi PNS yang belum melaksanakan vaksinasi Covid-19.
Selain itu, penundaan honorarium bagi tenaga kontrak, tenaga honorer, tenaga kerja outsourcing yang belum melaksanakan vaksinasi Covid-19.
" Kecuali penundaan pembayaran bagi ASN yang adanya indikasi medis, yang dibuktikan dengan surat dokter pemerintah," jelasnya.
Ia mengatakan, pembayaran penundaan TPP dan honorarium (insentif) akan dilakukan kembali setelah melaksanakan Vaksinasi Covid-19, minimal vaksinasi tahap 1.
Untuk itu, sebut Mulyadi Nurdin, ia mengimbau seluruh ASN di Pidie untuk melakukan vaksinasi.
"ASN sebagai pelayan publik harus menjadi garda terdepan dalam mensukseskan vaksinasi," pungkasnya. (*)