Baca tanpa iklan
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh bekerja sama dengan UNICEF Indonesia Kantor Perwakilan Aceh mengajak 8 kabupaten/kota untuk saling belajar mengenai berbagai praktik, baik dalam pencegahan dan pengentasan malnutrisi ibu dan anak di Aceh.
Acara yang berlangsung pada 7-8 Desember 2021, di Banda Aceh dan diikuti oleh hampir 100 orang perwakilan lintas sektor provinsi dan kabupaten kota ini diharapkan dapat memicu komitmen pemerintah terkait dalam mereplikasi dan memastikan keberlanjutan program.
Malnutrisi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Aceh. Data Riskesdas tahun 2018, menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Aceh berada pada angka 37,1 persen, tertinggi ketiga di Indonesia.
Kabid Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Bappeda Aceh, Reza Saputra menyatakan, bahwa kerja sama Pemerintah Aceh dengan UNICEF Indonesia telah sejalan dengan target Pemerintah Aceh dalam RPJM.
Yakni menurunkan prevalensi stunting kurang dari 20 persen serta menekan balita gizi buruk dari 2,6 persen menjadi 2,1 persen dan balita gizi kurang dari 14,1 persen menjadi 11,8 persen.
“Besar harapan kami bahwa dengan adanya pertemuan praktik, baik dan pembelajaran ini, banyak hal yang dapat kita pelajari dan perbaiki, termasuk upaya pertukaran pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai hal teknis, termasuk strategi dan pendekatan baru yang dapat kita coba di daerah masing-masing,” ujar Reza saat membuka acara, Selasa (7/12/2021).
Baca juga: Unicef Indonesia Dorong Keberlanjutan Penuntasan Malnutrisi di Sabang
Sejak 2019, UNICEF Indonesia telah mendampingi 8 kabupaten/kota yang turut hadir dalam acara tersebut--empat di antaranya melalui intervensi langsung yaitu Aceh Jaya, Aceh Singkil, Sabang dan Simeulue, dan melalui intervensi tidak langsung yaitu Aceh Selatan, Gayo Lues, Nagan Raya dan Pidie.
Intervensi dilakukan melalui peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan, perencanaan dan penganggaran hingga pengawasan dan evaluasi di tingkat pemerintah kota/kabupaten hingga di level komunitas atau desa.
Program menitikberatkan pada integrasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, gizi, sanitasi dan kebersihan lingkungan, pengasuhan hingga perlindungan sosial, mengingat malnutrisi anak disebabkan oleh berbagai faktor.
Hasilnya, hingga November 2021, lebih dari 28 ribu pengasuh baduta telah menerima konseling pemberian makanan bayi dan anak, 344 desa telah menerapkan modul kelas pengasuhan positif, 1.078 kesehatan telah memiliki tenaga yang terlatih dalam pelayanan terpadu bagi balita sakit.
Selanjutnya, 269 desa terverifikasi bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan sekitar 5.000 anak menerima bantuan universal yang terintegrasi dengan sistem kesehatan setiap tahunnya sejak 2019.
“Komitmen serta koordinasi terhadap program yang berkelanjutan merupakan kunci dari keberhasilan program yang akan dilaksanakan,” lanjut Reza.
Baca juga: Terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan, 34 Desa di Simeulue Terima Sertifikat Unicef
Kepala UNICEF Indonesia Kantor Perwakilan Aceh, Andi Yoga Tama mengapresiasi kinerja, capaian dan inovasi Pemerintah Aceh dan 8 kabupaten/kota dalam menanggulangi malnutrisi anak selama tiga tahun kerja sama berlangsung.
Ia menekankan pentingnya peran multisektoral dalam penuntasan malnutrisi yang tak hanya berhenti pada komitmen sektor kesehatan.
“Kami berharap bahwa komitmen ini dapat berlanjut dan bahkan diikuti oleh banyak daerah lainnya. UNICEF Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai kota/kabupaten di Aceh,” ujar Andi.
Acara ini berlangsung dengan diskusi substantif terkait berbagai inovasi lintas sektor, beberapa di antaranya yakni skema perlindungan sosial “GEUNASEH” di Sabang yang meningkatkan kunjungan ke Posyandu dengan mendistribusikan bantuan sebesar Rp 150 ribu tiap bulannya bagi anak usia 0-6 bulan.
Di Aceh Jaya, pelayananan konseling berbasis komunitas terkait pemberian makan bayi dan anak membantu para orang tua untuk menentukan asupan terbaik bagi sang anak.
Pembiayaan berbasis komunitas juga mendorong banyak desa di Aceh Jaya terbebas dari praktik BABS.
Baca juga: 34 Desa di Simeulue Terima Sertifikat dari Unicef, Ini Prestasinya
Sementara di Simeulue, kelas pengasuhan positif dengan konteks lokal juga turut membantu orang tua memahami berbagai isu terkait kesehatan dan kesejahteraan anak.
Dalam sektor kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pembiayaan Puskesmas hingga digitalisasi data Posyandu juga turut berkontribusi pada deteksi dan penanganan kasus malnutrisi ibu dan anak sedini mungkin.
“Ada berbagai praktik baik dari daerah intervensi langsung UNICEF Indonesia yang kami akan adopsi. Untuk mengimplementasikannya. Kami berharap berbagai daerah ini bisa tetap berbagi informasi dengan kami ke depannya selepas acara,” ujar Agus Fardin, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh Selatan.(*)