Baca tanpa iklan
Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membuka Musyawarah Besar (Mubes) Ulama Aceh yang berlangsung di Aula Tgk H Abdullah Ujong Rimba, Komplek Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Senin (7/3/2022) malam.
Kegiatan ini bertema “Melalui Musyawarah Besar Ulama, Kita Perkuat Komitmen Pelaksanaan Syariat Islam Menuju Aceh Bermartabat”.
Mubes tersebut diikuti oleh 155 orang, terdiri dari 5 orang Majelis Syuyukh, 72 orang utusan ulama dan dendikiawan keterwakilan perempuan provinsi, 69 orang ulama dan cendikiawan utusan kabupaten/kota, 7 orang utusan Badan Otonom MPU Aceh, dan 2 orang tenaga ahli.
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas kehadiran ulama Aceh sebagai mitra kritis Pemerintah Aceh dalam menyusun dan menyelenggarakan berbagai program pembangunan.
Baik itu pembangunan di bidang pendidikan Islam, sosial kemasyarakatan, bidang politik maupun di bidang-lainnya.
“Selama ini, para ulama Aceh sudah membangun kerja sama dengan umara sebagai mitra kritis untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah,” kata Nova.
Baca juga: Gubernur: Pemerintah Aceh Dukung Penuh Mubes Ulama Aceh 7 Maret Mendatang
“Oleh karena itu, menurut kami pertemuan ini sangat berarti bagi kami sebagai umara, mengingat hubungan dan komunikasi yang baik antara ulama dan umara akan menentukan keberlangsungan pembangunan,” sebutnya.
Ia menambahkan, dalam konteks masyarakat Aceh, keharmonisan dan kebersamaan ulama dan umara akan menjamin keberlangsungan pembangunan masyarakat berdasarkan syariat Islam, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh.
Di Aceh, sambung Gubernur, peran ulama menjadi semakin strategis karena masyarakat Aceh dikenal sangat religius.
Terlebih lagi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Aceh memiliki hak untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ulama Aceh, yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi tidak ternilai terhadap berbagai program pembangunan di Aceh,” ucap Nova Iriansyah.
Ia juga mengungkapkan, bahwa demi melindungi masyarakat, dirinya acapkali meminta Fatwa dan Tausyiah MPU.
Baca juga: Menyambut Musyawarah Besar MPU
“Sebagai daerah asimetris, saya selalu meminta pendapat ulama terhadap sejumlah kebijakan yang akan diambil Pemerintah Aceh,” beber dia.
“Pada akhir 2018, saya sempat tidak mengizinkan vaksin rubela sebelum ada Fatwa atau minimal Tausyiah MPU Aceh. Selain itu, kami juga sudah meminta MPU untuk menerbitkan fatwa haram terhadap PUBG,” sebutnya.