Baca tanpa iklan
Laporan Fikar W.Eda I Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melantik lima PJ Gubenur di Gedung B Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/3/2022).
Kelima Pj Gubernur yang dilantik itu adalah Pj Gubernur Banten Dr Al Muktabar MSc (Sekretaris Daerah Banten), Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr Ir Ridwan Djamaluddin (Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM), Pj Gubernur Sulawesi Barat Drs Akmal Malik MSi (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri). dan 4 Pj Gubernur Gorontalo Dr Ir Hamka Hendra Noer MSi. (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga).
Terakhir Pj Gubernur Papua Barat Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Drs Paulus Waterpauw (Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri).
Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50/P tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat.
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan para penjabat gubernur yang dilantik agar dapat menjaga stabilitas politik di wilayah masing-masing. Sehingga, program pemerintah dapat berjalan.
• DPRA Usulkan Delapan Kriteria Calon Pj Gubernur ke Presiden, Salah Satunya Wajib Mampu Ini
“Tolong yang paling utama jaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan. Karena tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan, semua program-program yang dipikirkan, yang direncanakan akan sangat sulit sekali,” kata Mendagri.
Ia juga berharap, penjabat gubernur melanjutkan program penanganan pandemi dari pemerintah pusat di wilayah masing-masing meski saat ini kasus Covid-19 sedang menurun.
“Kebijakan-kebijakan pimpinan pusat tolong terjemahkan dalam penanganan pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing,” ucapnya.
• DPRA Usul Kriteria Calon Pj Gubernur ke Presiden, Salah Satunya Bisa Selesaikan Masalah Bendera Aceh
Mantan Kapolri itu juga meminta agar penjabat yang baru dilantik itu segera menangani program pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah memacu realisasi belanja APBD.
“Realisasi belanja APBD ini disamping untuk membuat adanya uang beredar di daerah masing-masing juga mendukung stimulasi pihak swasta,” jelas Tito.
Menurutnya, tanpa ada peran swasta dan hanya mengandalkan APBD, proses recovery ekonomi tidak bisa maksimal.
“Peran swasta menjadi kunci, bahkan di beberapa daerah UMKM-nya menjadi kunci. Oleh karena itu, nanti akan dievaluasi terus realisasi belanja,” tegasnya.(*)