Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi V DPRA Muslim Syamsuddin S.T M.A.P prihatin terhadap dinamika tenaga honorer di seluruh Aceh yang akhir-akhir ini sangat kewalahan dalam proses penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Hal ini ia sampaikan karena banyaknya laporan dari tenaga honorer yang tidak dapat menginput data penerimaan calon P3K.
Karena tidak adanya Surat Keputusan (SK) dari Dinas/Instansi terkait tempat mereka bekerja, bahkan rata-rata tenaga honorer tersebut telah mengabdi puluhan tahun.
Muslim menyampaikan bahwa ia berharap baik kepada Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kab/Kota agar dapat memperjuangkan nasib tenaga honorer yang tidak dapat menginput data akibat tidak adanya SK tersebut agar tetap dapat mengikuti tahapan awal proses penerimaan calon P3K.
“Kita selalu menggaung-gaungkan terkait kekhususan Aceh yang tertuang dalam UU No 11 Tahun 2006, sekarang coba bersama-sama kita mendorong agar kekhususan yang dimiliki Aceh dapat kita manfaatkan dalam penerimaan tenaga P3K dimana kita berharap kuota yang dimiliki oleh Aceh harus lebih banyak dibandingkan Provinsi lain,” ujar Muslim.
Baca juga: Tenaga Kontrak Dihapus Tahun 2023, Bupati Aceh Tamiang Mursil Minta Solusi Manusiawi
Selanjutnya Muslim berharap kepada seluruh dinas terkait baik di tingkat Provinsi atau Kab/Kota agar secara aktif membantu untuk mengawal tenaga honorer yang selama ini telah bekerja secara tulus dan ikhlas dalam menyukseskan berjalannya roda pemerintahan agar dapat dimasukkan ke dalam peserta calon P3K.
“Kami di DPRA akan terus mengawal dan mengawasi proses yang penerimaan tenaga P3K ini, dimana setiap putra-putri Aceh yang selama ini telah mengabdikan dirinya di seluruh dinas terkait agar mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan ini,” tambah Muslim.
Muslim berharap kepada Pemerintah Aceh mulai dari sekarang harus mencari sebuah inovasi untuk mengantisipasi apabila di kemudian hari banyaknya jumlah tenaga honorer yang tidak lulus menjadi tenaga P3K agar dapat di cover oleh Pemerintah Aceh melalui dana otsus yang dimiliki Aceh untuk menampung para tenaga honorer yang selama ini telah mengabdikan diri di Pemerintahan.
Baca juga: Tenaga Kesehatan Bakti di Aceh Besar Geruduk Kantor DPRK, tak Ada Kejelasan Diikutsertakan Jadi P3K
“Jadi begini, apabila nanti kedepan terdapat banyaknya jumlah tenaga honorer yang tidak lulus menjadi tenaga P3K maka ini akan menjadi masalah baru karena jumlah mereka mencapai puluhan ribu.
Jadi saya berharap kepada Pemerintah Aceh harus menjadi Ayah bagi tenaga honorer untuk mencari solusi dari sekarang kepada mereka agar dapat ditampung di segala lini baik Swasta, BUMN, BUMD, dan BUMG agar kedepan tidak terjadinya pengangguran yang sangat masif di Aceh,” tegas Muslim.
Hal senada juga diutarakan oleh Anggota DPRK Aceh Utara Tajuddin,S.Sos dimana DPRK Aceh Utara,
sudah merekomendasikan ke Pemerintah Kabupateh Aceh Utara untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua tenaga sukarela, tenaga bakti, dari berbagai dinas di Aceh Utara untuk dapat diiikutsertakan dalam penerimaan tenaga P3K seperti Dinas Kesehatan, Kantor Camat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSU Cut Meutia dan dinas terkait lainnya.
“Jangan sampai kita menzalimi mereka, tenaga dan ilmu mereka kita pakai secara sengaja dan tidak sengaja untuk pelayanan masyarakat, tapi kesempatan umtuk mereka merubah nasib tidak berikan, itu merupakan sebuah keniscayaan,” ujar Tujuddin.(*)
Baca juga: 33 Tahun Mengabdi sebagai Honorer, Tarmizi Kini Jadi Guru ASN P3K Menjelang 7 Bulan Lagi Pensiun