Baca tanpa iklan
BANDA ACEH - Mundurnya Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf alias Mualem dari Ketua Penasihat DPD Partai Gerindra Aceh menimbulkan tanda tanya, apakah partai lokal (parlok) tidak bisa lagi berafiliasi dengan partai nasional (parnas)? Menjawab hal itu, Ketua Devisi Teknis Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Munawarsyah yang dikonfirmasi Serambi, Selasa (30/8/2022) mengatakan, perihal afiliasi parlok dengan parnas dan rangkap keanggotaan diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
Dalam pasal 10 dan pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 dia sebutkan, mengatur bahwa keanggotaan partai politik lokal terbuka ruang partisipasinya dalam Pemilu nasional untuk pencalonan DPR RI.
"Sehingga dibolehkan secara perseorangan anggota partai politik lokal dapat merangkap keanggotaan satu partai politik nasional," ujarnya.
Afiliasi yang dimaksud mengatur keanggotaan partai, bukan pengurus partai tertentu, seperti Mualem yang menjabat Ketua Penasihat DPD Partai Gerindra Aceh.
Menurut Munawarsyah, ruang partisipasi anggota partai politik lokal dimaksudkan dalam rangka anggota partai lokal dapat menggunakan hak dipilih pada Pemilu, khususnya pencalonan DPR RI.
"Dan keanggotaan rangkap tersebut dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan partai politik lokal," terang Munawarsyah.
Penegasan yang sama juga disampaikan Komisioner KIP Aceh lainnya, Agusni AH.
"Hanya diatur afliasi keanggotaan, bukan kepengurusan.
Makanya Mualem mundur dari kepengurusan," terang dia.
Baca juga: Mualem tak Larang Kader Partai Aceh Maju jadi Calon Anggota DPR RI, Tapi Ada Syaratnya
Baca juga: Mualem Ultimatum Pengganggu Damai, Pulang ke Aceh jangan Cuap-cuap dari Luar Negeri
Belum penuhi syarat
Di samping itu, KIP saat ini juga telah menyelesaikan verifikasi administrasi parlok calon peserta Pemilu 2024 yang berlangsung dari 16-26 Agustus 2022.
Selama 11 hari, dalam verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu, KIP kabupaten/kota menemukan banyak data keanggotaan yang belum memenuhi syarat (BMS).
"Dalam verifikasi administrasi keanggotaan dari tanggal 16- 26 Agustus, KIP kabupaten/kota se Aceh menemukan banyak data keanggotaan yang belum memenuhi syarat," kata Ketua Devisi Teknis KIP Aceh, Munawarsyah kepada Serambi, Selasa (30/8/2022).
Hal itu dikarenakan adanya potensi BMS ganda keanggotaan eksternal, BMS usia belum 17 tahun, BMS pekerjaan ASN, TNI Polri, kepala desa, dan jabatan lainya yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya juga ditemukan BMS potensi ganda keanggotaan dan BMS NIK tidak terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan (DPB).
Baca juga: Singgung Soal Bendera di Hari Damai Aceh, Mualem: Mungkin Bendera akan Naik dengan Catatan Revisi