Dalam perjanjian tersebut, akan diadakan pembentukan pemerintahan otonomi di Sudan Selatan.
Namun, pada realitasnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Sudan Selatan.
Pada tahun 1983, muncul perang saudara Sudan kedua yang disebabkan oleh kebijakan Islamisasi Republik Sudan oleh Ja’afar Nimeiri.
Akhir perang
Perang Saudara Sudan berakhir setelah disepakatinya perjanjian damai yang menyeluruh pada tahun 2005.
Perjanjian tersebut mengatur pengadaan referendum bagi masyarakat Sudan Selatan. Referendum tersebut menghasilkan kemerdekaan bagi Sudan Selatan.
Pada tahun 2011, Republik Sudan Selatan terbentuk dan memperoleh pengakuan internasional dari PBB. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)