Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Soal pernyataan jangan sembrono usung capres 2024, pengamat menilai ada kekhawatiran Anies Baswedan tak lanjutkan proyek-proyek mercusuar Jokowi.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno sebagaimana dilihat Serambinews.com dari Kompas TV, Sabtu (22/10/2022)
Menurutnya, Anies merupakan sosok diametral (terpisah) dan punya portofolio berbeda dengan Jokowi saat ini.
Sehingga ada kekhawatiran bila sosok yang di luar koalisi pemerintah saat ini, kemudian mendapat tiket dan memenangkan pertarungan politik, tidak akan melanjutkan proyek-proyek besar dan legacy yang sudah ditinggalkan Jokowi.
Sebut saja soal infrastruktur atau pembangunan ibu kota negara (IKN) baru yang saat ini belum terlihat secara signifikan.
"Pasti dikaitkan dengan bagaimana manuver NasDem mengusung Anies yang sejak awal memiliki portofolio politik yang berbeda dengan pemerintah," ungkap Adi.
"Bahkan ada kekhawatiran bahwa Anies ini adalah orang yang tidak akan melanjutkan proyek-proyek mercusuar yang sudah dilakukan Jokowi," tambahnya.
Meski demikian, pasca-dideklarasikan ada narasi-narasi yang beredar bahwa Anies tidak seperti yang dibayangkan.
Artinya, lanjut Adi, sangat mungkin sosok tersebut bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi ke depan.
Baca juga: ‘Dulu Penista Agama, Sekarang Kadrun’, Kerisauan Surya Paloh dengan Label Partai NasDem
Jokowi Sebut Jangan Sembrono Usung Capres
Diketahui baru-baru ini Presiden Jokowi dinilai menyindir Partai NasDem yang mengusung Anies sebagai capres 2024.
Sindiran itu disampaikan saat memberikan sambutan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar yang digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jumat (21/10/2022).
"Saya yakin, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024," kata Jokowi disambut riuh tepuk tangan.
Baca juga: Pesan Terselubung di Balik Manuver Anies Baswedan Nyatakan Siap Jadi Capres 2024 saat di Luar Negeri
Kemudian disinggung juga soal tokoh yang dipilih nantinya merupakan sosok yang benar.
"Saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres ini adalah tokoh-tokoh yang benar, silakan terjemahkan sendiri," tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar jangan sembarangan menentukan pemimpin yang akan diusung ke depan.
"Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden," kata Jokowi.
Baca juga: Ganjar Nyatakan Siap Jadi Capres 2024, Habis Sudah Harapan Puan?
PDIP Sindir NasDem Lepas Biru dari Jokowi
Diketahui sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan sindiran ke NasDem usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.
Dalam narasinya, Hasto mengumpamakan NasDem seperti bendera Belanda yang dilepas birunya oleh para pejuang dahulu.
"Para pejuang kita, ada bendera Belanda, birunya dilepas," ucap Hasto dilihat Serambinews.com dari tayangan Kompas TV, Selasa (11/10/2022).
"Dan ternyata birunya juga terlepaskan dari pemerintahan pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri," tambahnya.
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyesalkan pernyataan Hasto Kristiyanto karena semestinya partai membangun suasana politik yang suka ria dan suka cita.
Sebab menurutnya perbedaan adalah sebuah keniscayaan karena partai dibuat memang untuk saling berkompetisi satu sama lain.
"Kita kadang-kadang hal yang gak gatal digaruk, kita tidak terbiasa dengan perbedaan-perbedaan pilihan," ucap Willy dilihat dari tayangan Kompas TV, Selasa siang.
"Ini yang kemudian mencoba politik adu domba, politik kebencian, ini cara berpikir yang amat sempit," tambahnya.
Baca juga: Ini 5 Pesan Menyentuh Anies Baswedan di Momen Perpisahan dengan Warga Jakarta
Ketua DPP NasDem itu meminta semua pihak harus lebih dewasa berpolitik ketimbang melakukan proses sindiran-sindiran terbuka seperti ini.
"Kalau ada yang gak pas, dalam rapat koalisi ya disampaikan saja, kenapa kemudian harus disindir yang lain gak disindir yang ini disindir, berarti ada kebencian," ucap Willy.
"Kalau orang gak suka, kalau orang dengki, kalau orang benci itu susah kita subjektifitas diaturnya," tambahnya.
Dianggap Tak Hargai Perbedaan Politik
Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dianggap tidak menghargai perbedaan politik setiap partai.
"Narasi-narasi minor seperti ini yang kemudian kalau saya menggunakan bahasa Bung Karno ini politik rendahan," ungkap Willy.
"Politik yang hanya seputar kekuasaan kementerian semata-semata, politik yang hanya bicara lingkar kekuasaan semata-mata," tambahnya.
Ketua DPP NasDem itu berujar, orang besar bicara tentang ide, orang biasa-biasa saja bicara tentang kejadian dan orang yang berpikir sempit bicara tentang orang lain.
Pihaknya menyesalkan ucapan yang keluar dari internal PDIP itu mengingat bukan hanya NasDem yang mendeklarasikan capres pilihan, namun juga Gerindra sudah lebih awal.
"Yang mendeklarasikan capres bukan hanya NasDem tapi juga Gerindra sudah mendeklarasikan pak Pak Prabowo, apakah omongan yang sama keluar dari mulut yang bersangkutan, kan tidak terjadi," katanya.
Ia menjelaskan padahal NasDem akan terus taat dan loyal terhadap pemerintahan Jokowi hingga selesai 2024 mendatang.
Hal itu sebagaimana pernyataan Ketum Surya Paloh saat pendeklarasian Anies sebagai capres usulan partai tersebut beberapa waktu lalu.
Ia juga meminta partai politik harus saling menghormati sebab ranahnya sudah berbeda di mana NasDem mempersiapkan diri untuk kontestasi 2024.
Sementara untuk pemerintahan Jokowi, NasDem mengaku akan loyal sampai akhir periode 2019-2024 mendatang.
Baca juga: Ucapkan Perpisahan, Anies: Mohon Maaf Ada yang Luka, Kita Lanjut Babak Berikutnya
Tanggapan PDIP
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira berujar, pernyataan Hasto merupakan ungkapan realita politik yang dilihat saat ini.
Ia mengakui memang pengusungan capres merupakan haknya setiap partai, tapi kemudian ada konteks di mana partai menyampaikan realita politik saat ini dan itu sah-sah saja.
"Kita menyampaikan apa realita-realita politik yang ada dan silakan masyarakat menilai," kata Andreas.
"Apa yang disampaikan oleh pak Sekjen itu adalah realita-realita yang ada. Mau ditangkap sebagai sindiran ya silakan saja," tambahnya.
Baca juga: Anies, “Filsafat Bukuem”, dan Feeling Politik Surya Paloh
Menurut Ketua DPP PDI itu menyampaikan, berkaitan dengan pemerintahan, presiden punya kewenangan untuk melihat dan menilai bagaimana soliditas yang dibangun.
"Tapi sebagai seorang pemimpin politik pak Sekjen menyampaikan realita politik yang ada dan itu saya kira sangat-sangat biasa," ucap Andreas.
"Kita bernarasi dengan fakta-fakta yang ada, silakan masyarakat menilai," pungkasnya.
(Serambinews.com/Sara Masroni)
BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS