Baca tanpa iklan
Abu Razak mencontohkan perihal pembagian lahan bagi mantan kombatan GAM dan tapol serta korban konflik di Aceh yang belum tuntas sampai saat ini.
“Tanah (anggota) KPA saja (seluas) dua hektare (untuk) 3.000-6.000 anggota (mantan kombatan) saja belum jelas sampai hari ini,” kata Abu Razak.
Padahal, menurut Abu Razak, lahan di Aceh masih sangat luas untuk diberikan kepada mantan kombatan GAM seperti bunyi nota damai yang disepakati di Helsinki.
Ia mengaku kesal lantaran isu pemberian lahan untuk mantan kombatan kerap kali dibenturkan dengan isu-isu lingkungan.
“Kalau untuk transmigrasi, 15 hari sudah diberikan,” tandas Abu Razak.
Pun demikian, Abu Razak sepakat jika memang revisi UUPA tetap dilakukan, maka wajib melibatkan seluruh elemen rakyat Aceh.
“Poin apa saja yang direvisi? Apa saja yang direvisi? Jangan sampai nggak sanggup kita kontrol.
Jadi saya harap seluruh elemen sipil di Aceh satu suara dalam hal ini, kalau memang kita (rakyat Aceh) sudah sepakat, kami (KPA) ada bersama kalian,” ujar Abu Razak.
Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua DPRA Hendra Budian sepakat dengan kekhawatiran yang disampaikan KPA dan beberapa elemen sipil lainnya.
Menurutnya, ini merupakan momentum membangun kembali spirit keacehan.
“Kami di DPRA yang kami butuhkan adalah semacam legitimasi politik keacehan dalam menjalankan revisi UUPA ini,” kata politikus Partai Golkar ini.
Hendra mengatakan sebagai anggota DPRA kembali merasa percaya diri dengan wacana revisi UUPA tersebut setelah adanya kesepakatan bersama yang dibangun.
Namun ia menekankan tidak semua generasi muda di Aceh memahami tentang sejarah Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, peristiwa KKA dan sejarah konflik di Aceh.
Inilah yang menurutnya penting melakukan politik keacehan kepada mahasiswa di Aceh.
“Itu kepentingan politik kita di Aceh.