JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto tak mempersoalkan mayoritas fraksi di DPR tetap berpegang mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka.

PDI-P disebut tetap mendorong sistem pemilu digelar proporsional tertutup.

"Ya, itulah demokrasi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Hasto kemudian membeberkan alasan PDI-P mendorong sistem proporsional tertutup.

Menurut dia, dengan sistem tersebut, PDI-P ingin mendorong mekanisme kaderisasi di internal partai sebagai langkah pendidikan politik.

"Kita bukan partai yang didesain unutk menang pemilu, tapi sebagai partai yang menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik, dan di situlah proporsional tertutup kami dorong," ungkap Hasto.

Lebih lanjut, PDI-P juga disebut telah menghitung matang-matang terkait keputusannya mendorong sistem proporsional tertutup.

Misalnya, PDI-P melihat tingginya biaya pemilu dan begitu kompleksnya penyelenggaraan pemilu serentak.

"Jadi ada penghematan (dengan sistem proporsional tertutup), sistem menjadi lebih sederhana, dan kemudian kemungkinan terjadinya manipulasi menjadi kurang, dan dulu kan begitu banyak penyelenggara pemilu yang karena terlalu capek akibat pemilu yang begitu kompleks itu nanti semua bisa dicegah," ujar Hasto.

Namun, yang paling penting menurut Hasto, PDI-P ingin mendorong berbagai pihak untuk bisa berkompetisi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

"Karena basenya adalah kompetensi.

Jadi proporsional tertutup basenya adalah pemahaman mengenai fungsi-fungsi dewan, sedangkan (proporsional) terbuka adalah popularitas," kata Hasto.

Baca juga: Puan: PDI-P Punya Capres Sendiri, Akan Dideklarasikan Secepatnya

Baca juga: Bantah Pertemuannya dengan Gibran untuk Memecah Belah Suara PDI-P, Anies Baswedan: Kenapa Khawatir?

Sebelumnya diberitakan, delapan fraksi di DPR memutuskan sikap tetap berpegang pada sistem pemilu proporsional terbuka.

Mereka bahkan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten akan putusan terhadap sistem proporsional terbuka.

Delapan fraksi itu tercatat adalah Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.