Ihwal megaporyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) misalnya, pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda terkait ini.

Nasdem dinilai sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan mereka bermain di dua kaki, menjadi bagian dari pendukung pemerintahan, sekaligus punya rencana berbesan dengan partai koalisi.

"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?" ujar Yunarto.

 Apalagi, kata Yunarto, Nasdem, Demokrat, dan PKS mengusung nama "Koalisi Perubahan" untuk kongsi mereka.

Ini semakin menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan kini dan rencana koalisi mendatang.

"Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang," kata Yunarto.

Kembali soal rencana reshuffle, menurut Yunarto, sebenarnya sah-sah saja jika Jokowi hendak mencopot menteri-menteri Nasdem hanya karena alasan politik.

Dia mengatakan, perombakan kabinet sepenuhnya wewenang presiden.

Namun demikian, alangkah baiknya jika reshuffle juga menimbang kinerja para menteri.

Seyogianya, reshuffle dijadikan momen bagi presiden mengevaluasi para pembantunya di kabinet yang punya kinerja buruk, terlepas dari apa pun partai politiknya.

"Bukan hanya sekedar me-reshuffle menteri dari parpol yang misalnya bersikap beda, tapi menteri-menteri yang memang buruk juga saatnya di-reshuffle. Jangan sampai ada menteri parpol lain yang hanya karena parpolnya loyal tapi kerjanya buruk lantas dipertahankan," ucap Yunarto.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Berhembus, Jokowi Minta Publik Sabar Menunggu

Bersamaan dengan itu, lanjut Yunarto, parpol yang mengkritisi kinerja menteri Jokowi hendaknya tak hanya lantang bicara soal perbedaan politik saja, tetapi juga disertai dengan data dan bukti.

Misalnya, dalam hal Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengkritisi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), seharusnya, anggota Fraksi PDI-P di Komisi IV juga menyajikan data konkrit soal kinerja menteri tersebut.

Dengan demikian, reshuffle tak hanya didasarkan pada alasan politik semata, tetapi sekaligus juga perbaikan kualitas kabinet.

"Sehingga kemudian tidak ada tuduhan dari sebagian pihak bahwa ini didasarkan hanya pada perbedaan politik atau keinginan dari partai tersebut untuk mendapatkan jatah lebih di kabinet," tutur dia.