SERAMBINEWS.COM, TEL AVIV - Puluhan ribu warga Israel melakukan demonstrasi di Tel Aviv pada Sabtu (21/01/2023) malam untuk memprotes rencana pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Netanyahu akan segera merombak sistem Peradilan, sebuah tindakan yang menurut para penentang membahayakan fundamental demokrasi negara itu.

Media Israel, mengutip polisi, mengatakan sekitar 100.000 orang melakukan protes.

Protes itu menyusul demonstrasi lain pekan lalu yang juga menarik puluhan ribu orang dalam tantangan awal terhadap Netanyahu, seperti dilansir AP, Minggu (22/01/2023).

Bersama pemerintahan ultranasionalis dan ultra-Ortodoksnya, sayap paling kanan dalam sejarah Israel.

Pemerintah mengatakan ketidakseimbangan kekuatan telah membuat hakim dan penasihat hukum pemerintah terlalu banyak mempengaruhi pembuatan undang-undang dan pemerintahan.

Baca juga: Warga Israel Protes Kebijakan Baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Ancam Demokrasi dan Kebebasan

Netanyahu telah berjanji untuk melanjutkan perubahan meskipun ditentang.

Para demonstran memenuhi jalan-jalan utama di kota metropolis tepi pantai, mengibarkan bendera Israel dan spanduk bertuliskan:

“Anak-anak Kami Tidak Akan Hidup dalam Kediktatoran” dan “Israel, Kami Memiliki Masalah.”

“Ini menjadi protes untuk membela negara,” kata pemimpin oposisi dan mantan Perdana Menteri Yair Lapid, yang bergabung dalam protes tersebut.

“Orang-orang datang ke sini hari ini untuk melindungi demokrasi mereka," tambahnya.

“Semua generasi prihatin, karena ini bukan lelucon, ”kata Lior Student, seorang pengunjuk rasa.

"Ini adalah redefinisi demokrasi yang lengkap," tambahnya.

Baca juga: Palestina Serukan Seluruh Rakyat Bersatu, Melawan Pemerintahan Kejam Benjamin Netanyahu

Protes lainnya terjadi di kota-kota Jerusalem, Haifa dan Bersyeba.

Selain protes, tekanan telah meningkat pada pemerintah Netanyahu setelah Jaksa Agung meminta Netanyahu memecat sekutu utama Kabinet.

Hal itu menyusul keputusan Mahkamah Agung yang mendiskualifikasi dia dari memegang jabatan pemerintah karena hukuman pelanggaran pajak.

Sementara Netanyahu mengindahkan putusan pengadilan, itu hanya memperdalam keretakan di negara tersebut atas sistem peradilan dan kekuatan pengadilan.

Awal pekan ini, Netanyahu, yang diadili karena korupsi, berjanji untuk melanjutkan rencana perombakan peradilan meskipun ada protes.

Para penentang mengatakan perubahan itu dapat membantu Netanyahu menghindari hukuman dalam persidangan korupsinya, atau membuat kasus pengadilan hilang sama sekali.

Baca juga: Benjamin Netanyahu Ingin Memulihkan Hubungan Dekat Dengan Rusia, Teheran Sahabat Moskow

Seorang pengunjuk rasa mengatakan menurutnya perubahan yudisial dimaksudkan untuk melindungi Netanyahu.

“Tujuannya untuk menyelamatkan hanya satu orang dan hanya satu ini Tuan Netanyahu, dari persidangannya, dan itulah mengapa saya di sini,” ujarnya.

Pada Jumat (20/01/2023), koalisi Netanyahu menghadapi ujian baru setelah ketidaksepakatan antara anggota Kabinet ataspembongkaran pos pemukiman yang tidak sahdi Tepi Barat.

Menteri Pertahanan Yoav Galant, anggota partai Likud Netanyahu, memerintahkan pemindahan pos terdepan.

Sehingga, membuat marah anggota Kabinet pro-pemukiman Yahudi yang telah mengeluarkan arahan untuk menunda penggusuran sambil menunggu diskusi lebih lanjut.(*)