Warga Israel Protes Kebijakan Baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Ancam Demokrasi dan Kebebasan

SERAMBINEWS.COM, TEL AVIV - Ribuan warga Israel turun ke jalan pada Sabtu (07/01/2023) malam untuk memprotes rencana pemerintahan baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menurut para penentang, Netanyahu memiliki rencana mengancam demokrasi dan kebebasan dengan aturan baru yang akan dibuatnya.

Para demonstran berkumpul di pusat kota Tel Aviv beberapa hari setelah pemerintah paling sayap kanan dan konservatif dalam sejarah 74 tahun negara itu dilantik.

“Pemerintah pemukim menentang saya,” bunyi salah satu plakat.

Spanduk lain bertuliskan, “Perumahan, Mata Pencaharian, Harapan.”

Beberapa demonstran membawa bendera pelangi.

Protes itu dipimpin oleh anggota sayap kiri dan Arab dari parlemen Israel, Knesset.

Baca juga: Pengacara AS Pembela Israel di Peradilan Internasional Tolak Dukung Pemerintah Baru, Ini Alasannya

Mereka berpendapat rencana yang diusulkan oleh Kabinet baru akan menghambat sistem peradilan dan memperlebar kesenjangan sosial.

Para demonstran sayap kiri mengecam Menteri Kehakiman Yariv Levin.

Pada Rabu (04/01/20230 meluncurkan perombakan sistem peradilan yang telah lama dijanjikan pemerintah yang bertujuan melemahkan Mahkamah Agung negara itu.

Dilansir AP, Minggu (08/01/2023), kritikus menuduh pemerintah menyatakan perang terhadap sistem hukum.

Dikatakan, rencana itu akan merusak sistem check and balances Israel dan merusak institusi demokrasinya dengan memberikan kekuasaan absolut kepada koalisi pemerintahan yang baru.

“Kami benar-benar takut negara kami akan kehilangan demokrasi dan kami akan menjadi diktator hanya karena alasan satu orang yang ingin menyingkirkan pengadilan hukumnya,” kata Danny Simon (77).

Baca juga: Palestina Serukan Seluruh Rakyat Bersatu, Melawan Pemerintahan Kejam Benjamin Netanyahu

Dia merujuk pada Netanyahu, yang didakwa atas tuduhan korupsi pada tahun 2021, tuduhan yang dia bantah.

Para demonstran juga menyerukan perdamaian dan koeksistensi antara orang Yahudi dan penduduk Arab di negara itu.